SURABAYA I duta.co – Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah menerima laporan dari masyarakat tentang temuan pemberian kunci rumah susun (rusun) Pandugo diduga dipolitisir. Sebab, pemberian kunci untuk menempati rusun itu dilakukan pada momen kampanye Pilwali Surabaya.
“Informasi yang kami terima mereka banyak yang sudah punya rumah tapi dapat jatah menempati rusun tersebut karena disinyalir mereka tim sukses Eri-Armuji,” ujarnya, Rabu (28/10).
Laila menegaskan, jika itu benar maka menyalahi aturan yang ada. Dimana rusun hanya disediakan kepada warga yang belum memiliki rumah. Seharusnya, orang yang boleh menempati rusun diawali dengan survei apakah mereka memenuhi syarat atau tidak.
“Jadi nantinya akan disalah gunakan dan bisa disewakan, dia dapat keuntungan dari penyewa, padahal rusun itu harusnya diutamakan untuk warga Surabaya yang tidak memiliki tempat tinggal,” ujarnya.
Anggota DPRD Surabaya dua periode ini mengatakan, seharusnya rusun diutamakan kepada rakyat yang belum memiliki rumah. Sebab, saat ini waiting list atau masyarakat yang antri menempati rusun sekitar 10 ribu KK.
Menururnya, pembangunan rusun harus menjadi solusi di tengah populasi masyarakat Surabaya yang luar biasa tinggi. Tahun 1945 populasinya hanya berada di kisaran Rp 250 ribu, namun tahun 2020 sudah meningkat pesat menjadi sekitar Rp 3 juta.
“Tapi ya kebangetan, yang punya rumah dikasih, yang benar-benar butuh nggak dapat, apalagi informasinya yang KTP luar Surabaya juga dikasih,” tukasnya. (zi)
