KEDIRI|duta.co – Menyikapi temua disampaikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri ternyata mendapatkan respon luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat. Warga pun ternyata selama ini merasa keberatan, namun tidak tahu harus menyampaikan keluhan terkait kenaikan harga pajak tanah. Mereka pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada partai berlambang banteng moncong putih ini, berniat membongkar masalah ini dan meluruskan sesuai aturan yang ada.
Selain apresiasi, menggugah advokat senior di Kediri, Muhammad Akson Nul Huda .SH .MH untuk membentuk tim bantuan hukum dan investigasi permasalahan perpajakan tanah. “Memang benar, kami telah berkoordinasi dengan teman – teman advokat untuk memberikan bantuan pendampingan. Juga telah berkomunikasi dengan teman – teman LSM dan media tergabung tuntaskan masalah ini. Bahwa masalah pajak tanah ini nilainya ugal – ugalan, ada kemungkinan oknum yang diuntungkan,” jelas Akson, saat dikonfirmasi Selasa (19/01).
Atas apresiasi yang diberikan advokat, LSM dan kalangan media, Pendiawan mewakili Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ucapan terima kasih dan berharap bergandeng tangan membongkar permasalahan ini. “Permasalahan ini sebenarnya telah lama menjadi kajian kami, kemudian saat reses masyarakat mengadukan hal ini. Kami sampaikan terima kasih atas dukungan teman – teman advokat, LSM dan media yang bersedia mengawal masalah ini,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, adanya penyimpangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Murdi Hantoro, selaku Ketua DPC PDI Perjuangan dihadapan sejumlah wartawan permasalahan pajak tanah tidak sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Besaran perhitungan BPHTB sebenarnya sudah jelas bahwa parameternya adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Namun kenyataan di lapangan berbeda jauh, bahkan pihak petugas Bapenda ada yang menetapkan harga naik 400 kali lipat. Akhirnya muncul tawar menawar dan warga tetap saja yang menjadi korban,” ungkap Hantoro. (nng)
