SURABAYA | duta.co – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, membagikan berbagai resep dalam pengambilan keputusan bagi para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II. Dimana, pengambilan keputusan tersebut penting bagi pemimpin birokrat dalam menjalankan instansinya masing-masing sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan di dalamnya.
Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi narasumber pada pembukaan PKN Tingkat II Provinsi Jawa Timur dan Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Kota Blitar dengan Provinsi Jawa Timur di Gedung BPSDM Jatim, Jalan Balongsari Tama Surabaya, Rabu (16/2).
Menurut orang nomor satu di Jatim itu, salah satu resep dalam pengambilan keputusan bisa menerapkan smart governance dan melakukan mitigasi risiko. Model smart Goveranance sendiri memiliki beberapa aspek diantaranya smart mobility, smart living, smart governance, smart people, smart economy, dan smart enviroment.
“Dalam mengambil keputusan, seorang decision maker seperti Bapak/Ibu semua yang mengikut PKN ini, jangan tidak melakukan mitigasi risiko,” tegas Khofifah.
Gubernur Khofifah memaparkan bahwa dalam upaya mewujudkan smart goveranance sangat dibutuhkan dukungan dari kekayaan data dan kelengkapan informasi yang dimiliki. Karena data yang akurat dan valid akan sangat berpengaruh dalam setiap pengambilan kebijakan atau keputusan.
“Ketika periode pertama, Pak Presiden Joko Widodo mengajak kita melakukan reformasi mental, sangat banyak diantara kita semua yang kadang mentalnya memang cepat puas, menganggap sederhana dampak dari komplikasi masalah yang dihadapi, dan sering munculnya masalah tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus segera diselesaikan,” sebutnya.
“Karenanya, saya mengajak kepada kita semua agar mampu menentukan hal apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi permasalahan. Kita melihat bahwa di dalam pendekatan industri 4.0, maka skill yang harus dimiliki adalah complex problem solving. Seringkali kita menemukan kasus yang veriabel penyeleseiannya cukup kompleks ,” kata Gubernur Khofifah.
Masih terkait smart governance, lanjutnya smart city juga menjadi bagian strategis di dalamnya. Smart city sendiri memerlukan upaya-upaya inovatif dari ekosistem kota untuk mengatasi berbagai persoalan dan peningkatan kualitas yang ada.
“Oleh karenanya dibutuhkan kajian menyeluruh agar konsep smart city sesuai dengan keunggulan, potensi dan tantangan khas daerah masing-masing,” ucapnya.
Ia menambahkan salah satu hal yang tidak boleh diabaikan dalam mengambil keputusan adalah aspek keseimbangan atau at-tawazun. Keseimbangan adalah bagian penting, bagaimana mengambil keputusan hari ini dengan cara menyiapkan berbagai hal secara sistemik dan programatik dan menengok kebelakang pelajaran dan nilai apa yang telah didapatkan untuk dijadikan pelajaran dalam melangkah kedepan. Yang baik dijaga, yang lebih baik diterapkan dan yang tidak baik ditinggalkan.
“At-tawazun atau keseimbangan menjadi sangat penting dan berpengaruh pada apa yang akan kita lakukan pada program kedepan dan jangan lupa sejarah perjalanan sebelumnya. Yang baik dijaga, yang lebih baik diterapkan dan yang kurang baik ditinggalkan,” tegas Mantan Mensos RI.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah juga menyampaikan bahwa salah satu kunci seorang pengambil keputusan dapat bertahan terhadap berbagai kemajuan, perubahan dan tantangan zaman maka diperlukan inovasi, adaptasi dan kreativitas di berbagai sektor. Maka kecepatan betadaptasi, kreativitas dan inovasi menjadi kunci di segala lini.
“Jika kita ingin bertahan dan berkemajuan maka yang harus dilakukan adalah kecepatan adaptasi, melakukan inovasi dan meningkatkan kreatifitas,” sebutnya.
Selain membekali diri dengan membentuk smart governance dan mitigasi resiko juga perlu mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki bangsa ini. Seperti yang disampaikan Bung Karno, bahwa sumber kekuatan bangsa Indonesia yaitu semangat dan jiwa bangsa yang tertimbun dalam sejarah perjuangan bangsa, dan semangat proklamasi yang kita warisi dari nenek moyang.
“Saya sering sekali menukil quotes Bung Karno di banyak kesempatan, termasuk bahwa kekayaan alam yang berlimpah dan penduduk yang berpuluh puluh juta, bukan hanya letak geografis Indonesia diantara dua benua dan dua Samuda, juga bukan hanya ilmu teknik yang sedang dikembangkan, tetapi semangat jiwa bangsa dan proklamasi” urainya.
Tidak hanya itu, Bangsa Indonesia juga memiliki sumber kemakmuran yang bisa digunakan untuk menyiapkan bangsa kita menghadapi tantangan perubahan era dan menuju satu dari 10 negara dengan perekonomian terbesar pada 2050. Diantaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, kekuatan sistem dan kekuatan nilai budaya.
Selain itu, seluruh peserta harus bisa menyiapkan diri atas prediksi Mc.Kinsey & Company yang menyebut Indonesia akan menjadi negara maju ke-7 di dunia pada 2030.
“Kekuatan sumber daya manusia yang luar biasa yang mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan zaman adalah kekuatan besar yang harus dimiliki” tegasnya.
Di hadapan peserta PKN Tk. II, Gubernur Khofifah juga memaparkan, saat ini pemerintah menghadapi 6 tantangan besar (megatrends) menyongsong 2030. Yaitu globalisasi, krisis lingkungan dan energi, perubahan demografi, era digital, konvergensi teknologi, serta individualisme dan pluralisme.
Oleh karena itu, Gubernur Khofifah menyebut perlu adanya paradigma baru dalam sistem pemerintahan. Seperti perubahan budaya kerja melalui kerja keras dan kerja cerdas, disiplin dan taat norma, jujur dan bertanggung jawab, serta kerjasama, sinergi dan kolaborasi.
“Bagaimana kita kerja keras, kerja Cerdas, ikhlas dan tuntas diikuti dengan profesionalisme yang tinggi disiplin taat norma dan seterusnya ini menjadi bagian yang sangat penting kalau kultur bekerja kita bisa terinternalisasi dalam diri kita masing-masing lalu bersama- sama kita terapkan,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan Khofifah, selain itu perlu diikuti dengan perubahan mindset. Yaitu mindset dari penguasa menjadi pelayan, dari perilaku tertutup dan reaktif menjadi berfikir terbuka dan proaktif inovatif, dari terkotak-kotak menjadi bersinergi dan berkolaborasi, dari berfikir sesaat menjadi berfikir strategis, penyelenggaraan wewenang menjadi menjalankan peran, dan dari trouble shooting menjadi trouble solving.
“Juga Perubahan dalam tata kelola atau manajemen yang modern dan profesional, partisipatif dan inovatif, serta efektif, efisien dan akuntabel,” paparnya.
“Setelah itu baru dilihat bagaimana sesungguhnya proses internalisasi berbagai nilai itu menjadi patron yang akan memberikan referensi pada cara-cara kerja kita ke depan,” tambah Khofifah.
Sementara itu, Kepala LAN RI Adi Suryanto secara spesifik menyampaikan bahwa pada pelaksanaan PKN II akan menggunakan metode experience learning dimana tidak akan ada lagi metode menghafalkan konsep-konsep tetapi lebih pada pengalaman dari masing-masing peserta PKN.
“Tidak akan ada lagi ada hafalan konsep-konsep lalu ujian, tetapi bagaimana kita belajar dari pengalaman masing-masing kemudian didiskusikan dan terkahir ada presentasi inovasi,”.
Pada kesempatan yang sama ia menekankan penting kehadiran pemerintah di tengah masyarakat utamanya di saat masyarakat sedang menghadapi permasalahan pelik, seperti saat ini. Bagaimana ASN yang merupakan bagian dari pemerintah tetap dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat luas.
“Kuncinya adalah kehadiran, bagaimana kehadiran pemerintah dapat memberikan manfaat buat masyarakat, itu yang lebih penting,” ucapnya.
Pada PKN Tk. II kali ini bertajuk Smart Goveranance Mewujudkan Kebangkitan Ekonomi Nasional. PKN Tk. II tahun 2022 diikuti oleh 60 orang peserta terdiri dari 24 peserta dari provinsi selain Jatim, 29 peserta dari Kabupaten Kota di Jatim dan 7 peserta dari prov. Jatim. PKN Tk. II tahun ini dilaksanakan selama 101 hari kerja. Di mulai dari tanggal 16 Februari sampai 10 Juni 2022. 21 hari pembelajaran klasikal, 6 hari pembelajaran virtual dan 74 hari kalender nonklasikal di tempat kerja masing-masing. (*)
