PANTAU: Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani berbincang dengan calon peserta UTBK SBMPTN yang menunggu antrian rapid test di laboratorium klinik swasta, Jumat, (3/7/20). (FT/shopii)

GRESIK | duta.co – Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dituding tak memiliki kepekaan pada kebutuhan rakyat. Hal itu mendapat kecaman dari Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani.

Sebab, Pemkab Gresik dianggap tak hadir dalam mempermudah rapid test bagi calon mahasiswa asal Gresik yang bakal mengikuti ujian tes tulis berbasis komputer (UTBK) dalam saringan bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN). Alhasil, calon mahasiswa menyerbu laboratorium klinik swasta untuk rapid test secara swadaya hingga membludak.

“Sesuai Perwali (Peraturan Wali Kota) Surabaya, adik-adik kita (calon mahasiswa) hendak mengikuti UTBK SBMPTN yang lokasinya di Surabaya, disyaratkan melakukan rapid test serta melampirkan surat keterangan hasil rapid test. Sehingga, ada lonjakan dari para calon mahasiswa di laboratorium klinik swasta untuk rapid test. Pemerintah harus hadir, karena biaya rapid test lumayan tinggi,” kecam Gus Yani -sapaan akrab Fandi Akhmad Yani yang melakukan pemantauan di salah satu laboratorium klinik swasta di Jalan Panglima Sudirman, Jumat, (03/07).

Menurutnya, Pemkab Gresik harus hadir memberikan pelayanan yang dibutuhkan rakyat di tengah pandemi covid-19 ini. Sebab, ada perbedaan biaya jika rapid test dilaksanakan oleh puskesmas atau rumah sakit (RS) milik pemerintah dibandingkan masyarakat harus rapid test di laboratorium klinik milik swasta. Meskipun, laboratorium klinik milik swasta memberikan diskon dan promosi dengan biaya Rp 199 ribu untuk rapid test.

“Ini (rapid tes) seharusnya bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Karena, adik-adik kita yang akan UTBK SBMPTN mensyaratkan hasil rapid test tidak hanya Surabaya tapi Madura juga berlaku,” cetus dia.

Sebab, sambung dia, APBD Gresik sudah dilakukan refocusing untuk penanganan covid-19 yang totalnya sebesar Rp 298 miliar.

“Kalau memang anggaran penanganan covid-19 masih kurang, akan kami tambahi. Kami sangat prihatin karena alokasi anggaran sudah ada, tapi masih banyak persoalan yang ada. Pemerintah kurang serius dalam hal ini,” imbuhnya.

Namun, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik, drg. Saifudin Ghozali, kepada wartawan menyangkal jika pihaknya tak responsif. Sebab, sudah diagendakan memberikan pelayanan rapid test di beberapa puskesmas di wilayah Gresik Kota, Gresik Selatan, dan Gresik Utara.

“Mulai Sabtu (04/07) ini, kami membuka pelayanan rapid test untuk calon mahasiswa mulai pukul 09.00 WIB di Puskesmas Sukomulyo Kecamatan Manyar, Puskesmas Sidayu dan Puskesmas Driyorejo dengan tanpa dipungut biaya alias gratis,” tegas dia.

Ketentuannya, mereka yang akan melakukan rapid test harus ber-KTP Gresik dan membawa surat rekomendasi rapid test dari kampus yang dituju. “Bawa e-KTP dan surat rekomendasi kampus yang akan dimasukinya,” ujar dia.

Rapid test di puskesmas tersebut, sebenarnya ada batasan kouta bagi peserta yang bakal rapid test. “Kouta 50 di setiap puskesmas masing-masing. Tapi, bisa lebih dari kuota itu asal tenaga medis kita mampu,” pungkas dia. (pii)

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry