MADIUN | duta.co – DPRD Kabupaten Madiun menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Madiun tidak transparasi dalam penggunaan anggaran saat action dilapangan. Para wakil rakyat ini menuding, jika kegiatan pencegahan pandemi covid-19 dimasing-masing OPD belum dirasakan masyarakat luas.
“Dewan sejauh ini hanya mendengar saja, jika Pemkab Madiun sudah menggelontorkan uang sebesar Rp47 miliar guna pencegahan penyebaran pandemik Covid-19 di Kabupaten Madiun saat ini,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun dari PKB, H Suwandi.
H Suwandi mengaku, DPRD baru mengetahui besaran anggaran tersebut saat digelarnya, rapat dengar pendapat (RDP) dengan beberapa OPD terkait. Diketahui, Pemkab Madiun pada tahap pertama sudah mengalokasikan anggaran sebesar 40 milyar. Tahap kedua, kembali menggelontorkan anggaran sebesar Rp7 miliar.
“Dari hasil RDP ini tadi, Dinas Kesehatan mendapat kucuran anggarasn sebesar Rp22 miliar dan baru terserap Rp2 miliar dan peruntukannya untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tim medis RSUD dan Puskesmas,” ujar H Suwandi.
Sedangkan, anggaran untuk Dinas Sosial Kabupaten Madiun hanya mendapatkan kucuran sebesar Rp.400 Juta an saja.”Saat dengar pendapat tadi, masing-masing OPD belum bisa melakukan penyerapan anggaran secara maksimal,” kata H Suwandi.
H Suwandi mengaku, jika gelontoran anggaran sebesar itu, DPRD tidak pernah mempersoalkan besaran anggaran tersebut. Terpenting, anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan benar guna pencegahan virus corona tersebut.
“Kita mendapati informasi dilapangan, jika kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh mitra kerja dalam hal ini OPD di tengah-tengah masyarakat, masih semu,” tegas H Suwandi.
Terbukti, masih banyak warga miskin terdampak kegitan pencegahan corona yang belum mendapatkan bantuan sembako. Warga masyarakat, juga masih banyak yang tidak menggunakan masker.
“Seharusnya, dengan adanya anggaran tersebut, kan bisa dipergunakan untuk pengadaan masker. Dan tidak kalah pentingnya, adalah, eksekutif harus gencar mensosialisasikan apa itu pisycal distancing (jaga jarak),” tegasnya.
H Suwandi menegaskan, peran dewan adalah perwakilan dari rakyat yang berada dimasing-masing dapilnya.”Harapan kita adalah, anggaran tersebut harus menyentuh pada msyarakat, baik itu terdampak sakit maupun sosial. Paling utama adalah terdampak ekonomi dengan target, covid 19 ini segera berakhir,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPBD, Kabupaten Madiun, Muhamad Zahrowi menyatakan, Jika anggaran BPBD bersumber pada penggunaan anggaran tidak terduga. ”Untuk anggaran BTT tidak terbatas, sejauh ini sudah terealisasi Rp1,2 miliar,” ujar Zahrowi.
BPBD saat ini sudah melakukan pengajuan untuk tahap pencairan ke tiga. ”Untuk penggunaan, sesuai dengan kebutuhan yang terjadi saat ini. Misalnya, untuk pengadaan APD, masker, hand sanitizer. Di BPBD yang dilakukan adalah penguatan pengadaan logistic untuk masyarakat, jajaran ASN, TNI/Polri,” ujarnya.
Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas sosial, Kabupaten Madiun, Anang Kusuma menyatakan, untuk kegiatan pencegahan terdampak covid-19 hingga saat ini, pihak Dinas sosial telah menyiapkan sembako sebanyak 1000 paket. Untuk satu paket bisa dipergunakan selama 14 hari.
“Untuk pemenuhan sembako sebanyak 1000 paket tersebut, Dinsos mendapatkan anggaran pada tahap pertama sebesar Rp 450 juta. Satu paket sembako nilanya mencapai Rp450 ribu, isinya mulai beras nominal 15 kg, gula dan sebagainya,” kata Anang Kusuma.
Untuk sejauh ini, dinsos baru menyerap 300 paket dalam rangka untuk menyediakan stok. ”Jadi jika ada sewaktu-waktu kejadian, Dinas sosial sudah punya paket,” pungkasnya. bow
