SURABAYA | duta.co – Pengurangan kuota pupuk bersubsidi di Jawa Timur oleh pemerintah, menunjukkan pemerintah telah lalai terhadap kepentingan masyarakat, khususnya kaum petani.
Demikian Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Amar Syaifuddin, mengkritisi sikap Menteri Keuangan RI yang mengurangi dana subsisi pupuk. Ini merupakan bukti tidak keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian, termasuk petambak.
Padahal pemerintah, lanjut politisi asal Lamongan ini, selalu menggaungkan penguatan pada sektor pertanian sebagai lumbung pangan bangsa.
“Pupuk memang tidak langkah, tapi jatah subsidinya dikurangi, anggaran dikurangi. Ini ironis saat kita gelorakan selamatkan pertanian agar kita berdikari di sektor pangan, tapi kebijakan pemerintah tidak pro petani,” ujar Amar, Jumat (28/2/2020).
Lebih jauh mantan Wabup Lamonga ini menjelaskan, bahwa dari hasil pertemuan Komisi B dengan PT Petrokimia Gresik juga terungkap, sebenarnya pabrik pupuk milik BUMN itu mampu memproduksi lebih dari yang dipatok pemerintah. Namun itu tidak dilakukan pemerintah.
“PT Petrokimia bisa memproduksi pupuk melebihi produksi pupuk yang disubsidi pemerintah. Namun pemerintah mematok produksi pupuk yang disubsidi mencapai 7,5 juta ton, sedangkan PT Petrokimia bisa memproduksi 8 juta, sekian juta pertahun, bahkan bisa lebih,” beber Amar Syaifuddin.
Masak Harus Demo
Ini, yang kata Amar, perlu dipertanyakan kenapa pemerintah tidak memaksimalkan produksi di Petrokimia untuk kepentingan pupuk petani.
“Ada apa pemerintah ini? Malah info terbaru yang kita terima menteri keuangan mengurangi dana subsidi pupuk, tapi mereka mau mensubsidi, memanjakan, pengusaha hotel dan restoran Rp3,3 triliun. Bahkan akan menghapus pajak hotel dan restoran. Ini jelas ada ketidakadilan pada petani,” sindirnya.
Dengan kondisi ini, pihaknya akan meminta kepada dinas terkait di Pemprov Jatim bersama-sama DPRD Jatim menekan ke Pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan. pupuk bersubsidi di Jatim, lantaran Jatim merupakan lumbung pangan nasional.
“Masak petani Jatim harus demo lagi, seperti petani lamongan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Apakah itu yang diinginkan pemerintah, supaya tidak mengurangi subsisi pupuk khususnya di Jatim,” tanyanya. (ud)
