Roro Evy (50), warga Kota Batu itu memiliki empat anak usia sekolah. Sebagai orang tua tunggal, Roro, begitu biasanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Batu itu disapa, harus pintar-pintar mengelola keuangan agar semua kebutuhan termasuk pendidikan keempat anaknya bisa terpenuhi dengan baik.
Dua anaknya sudah di perguruan tinggi. Satu menempuh program profesi dokter hewan di Surabaya dan yang satu jurusan Hukum di Malang.
Dengan banyaknya kegiatan kuliah keduanya membutuhkan kendaraan atau motor. Roro mengaku hanya punya satu motor.
“Awalnya si kakak belum butuh motor karena hanya kuliah ke kos dan jaraknya dekat, cukup jalan kaki. Sekarang, kuliahnya banyak praktik, butuh motor untuk wira-wiri. Adiknya mengalah, motor dibawa kakaknya. Si adik rela naik angkot. Tapi saya kok tidak tega karena pasti akan menghambat kegiatan si adik,” katanya.
Dengan tekad bulat Roro pun berniat membelikan anak keduanya motor. Dia mencari dealer yang memberinya kemudahan terutama uang muka/down payment (DP) rendah. “Uangnya tidak ada kalau DP-nya tinggi karena harus dibagi dengan kebutuhan lainnya,” tukasnya.
Setelah mencari info, ternyata, kata Roro, banyak dealer motor yang memberikan kemudahan bagi masyarakat agar bisa memiliki kendaraan.
“DP Rp 500 ribu, bisa lho. Tapi saya ngasih DP Rp 1,5 juta, cicilan di atas Rp 1 juta selama tiga tahun. Cukup meringankan saya,” kata Roro.
Roro mengaku memiliki pertimbangan lain membeli motor Vario 160 CC seharga Rp 28 juta-an dengan cara mencicil.
“Ada asuransinya juga lho, kalau kehilangan. Diganti uangnya sesuai jumlah cicilan yang sudah dibayarkan. Jadi bisa untuk bayar DP lagi. Lumayanlah daripada hilang, tidak diganti. Apalagi saat ini semakin banyak pencurian motor baru, asuransi kehilangan sangatlah penting,” tuturnya.
Dengan kemudahan itu, Roro mengaku senang karena anak-anaknya tidak lagi terkendala untuk kuliah. Begitupun anak-anaknya juga sangat senang bisa lebih leluasa melakukan kegiatan baik di kampus dan di luar kampus tanpa merepotkan orang lain.
Makroprudensial Longgar
Kemudahan yang dirasakan masyarakat ini memang tidak lepas dari kebijakan makroprudensial yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI).
Di mana pasca pandemi Covid-19, BI secara konsisten menempuh kebijakan-kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong ekonomi nasional. Salah satu kebijakan itu adalah makroprudensial longgar yang terus dilakukan hingga 2023 ini.
Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan kebijakan makroprudensial longgar diarahkan untuk terus mendorong kredit dan pembiayaan perbankan bagi dunia usaha.
“Untuk mendorong kredit salah satunya dengan program DP nol persen bagi kredit kendaraan,” kata Perry saat Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan Episode ke 40, beberapa waktu lalu.
Berdampak pada Kinerja Lembaga Pembiayaan
Kebijakan yang dikeluarkan BI itu sangat berdampak pada kinerja lembaga pembiayaan. Salah satunya PT Federal International Finance (FIF), anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial.
Pada kuartal I/2023, FIF mengalami kenaikan laba bersih sebesar 25,8% menjadi Rp944,4 miliar dibanding periode yang sama 2022 senilai Rp750,8 miliar.
Secara rinci, pada kuartal I/2023, FIF berhasil membukukan pertumbuhan nilai penyaluran pembiayaan sebesar 30,8% menjadi Rp 10,6 triliun dibanding kuartal-I 2022 yang mencapai Rp8,1 triliun.
Pertumbuhan ini juga dapat dilihat dari sisi jumlah pemesanan pada kuartal I/ 2023 yang mencapai 799 ribu unit atau naik 20% dibanding periode yang sama 2022 yang mencapai 666 ribu unit kendaraan.
Presiden Direktur PT FIF, Margono Tanuwijaya, mengatakan apa yang dicapai ini berkah dari kebangkitan aktivitas ekonomi di berbagai sektor sejak tahun lalu yang kemudian berlanjut pada awal 2023 ini.
Hal itu tentu saja mendorong pertumbuhan kinerja FIF pada kuartal I/2023. Perusahaan memanfaatkan momentum yang baik ini dan terus berusaha memberikan produk yang terbaik kepada para nasabah.
“Manajemen terus melakukan berbagai strategi dalam memanfaatkan peluang yang ada sejak tahun lalu hingga awal 2023 ini, mulai dari meningkatkan proses digitalisasi untuk memperkuat proses akuisisi, kontrol pemasaran, dan pengelolaan digital leads, serta mengintegrasikan aktivasi online dan offline channel melalui kegiatan Virtual Exhibition,” tutur Margono.
Selain itu, FIF juga berhasil menjadi salah satu perusahaan pembiayaan yang sehat dengan tingkat jumlah kredit bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) di angka 1% sampai dengan kuartal I/2023.
Hal ini sesuai dengan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana perusahaan pembiayaan dengan NPF di bawah atau sama dengan 1% dikatagorikan sebagai perusahaan yang sehat.
Berdampak Pula para Penyaluran Kredit Perbankan
Kebijakan makroprudensial longgar ini, BI juga memberikan insentif bagi perbankan yang memberikan kredit pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Ini dilakukan agar UMKM bisa kembali bangkit sehingga bisa menopang dan memulihkan kembali perekonomian.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) merasakan dampak kebijakan itu. Bank Jatim yang menjadikan UMKM sebagai salah satu dari tiga pilarnya selain pemerintah daerah dan masyarakat umum itu terus mendukung berkembangnya UMKM. Apalagi di Jawa Timur, jumlah pelaku UMKM jutaan jumlahnya.
Hal itu dibuktikan dengan penyaluran kredit UMKM hingga Maret 2023 sudah mencapai Rp 10 triliun atau sebesar 22 persen dari total kredit Bank Jatim yang mencapai Rp 47 triliun.
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah Bank Jatim, Arief Wicaksono mengatakan UMKM adalah salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. “Makanya harus kami dukung, juga karena sesuai dengan visi misi Bank Jatim untuk menggerakkan perekonomian mikro dan kecil,” ujar Arief.
Dengan semakin meningkatnya kredit UMKM ini, Arief yakin hingga akhir 2023 ini kontribusi kredit UMKM terhadap kredit Bank Jatim secara keseluruhan bisa mencapai 30 persen.
Target ini diyakini akan berhasil karena Bank Jatim sudah mempersiapkan infrastruktur digital agar memudahkan masyarakat mengajukan kredit.
Di aplikasi mobile banking Bank Jatim yakni JConnect, tersedia berbagai layanan yang memudahkan pelaku usaha untuk mengakses layanan perbankan bank dengan kode emiten BJTM itu.
Seperti e-payment hingga e-loan yang memudahkan nasabah untuk melakukan pembayaran dan pengajuan kredit.
“Jadi UMKM yang mengajukan kredit cukup lewat aplikasi JConnect, tidak perlu lagi datang ke kantor Bank Jatim. Lebih mudah dan efisien. Dan ternyata itu disukai masyarakat. Tidak ribet,” tuturnya. end
