PRODAMAS : Anggota DPRD dari Partai Demokrat Ashari saat acara di Balai Kelurahan Banaran (Ahmad Mafruchi / duta.co)

KEDIRI | duta.co – Dihadiri sedikitnya 200 orang warga di wilayah Kecamatan Pesantren, Ashari merupakan anggota DPRD Kota Kediri dari Partai Demokrat menggelar agenda Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) bertempat di Balai Kelurahan Banaran, Rabu (25/12). Beragam keluhan dan harapan masyarakat tersampaikan dalam forum ini dan diharapkan mampu disampaikan kepada pemerintah kota.

Denagn brengos tebal namun tidak pernah lepas dari senyum, menjadikan sosok anggota Komisi C ini akrab disapa Pak Raden. Sosok hoby olahraga adventure ini, memang dikenal memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat. Seperti saat digelar Jasmas, sejumlah warga menggeluhkan terkait BPJS Kesehata yang mengalami kenaikan dua kali lipat, kemudian lokasi penampungan sampah serta sejumlah fasilitas umum dibutuhkan.

“Ini merupakan kewajiban kami sebagai wakil rakyat, mampu memberikan jembatan bagi masyarakat. Kemudian kami sampaikan kepada pemerintah kota. Bila kemudian tidak direspon dengan baik, kami masih memiliki dana Jasmas, yang akan kami masukkan dalam usulan untuk dijadikan skala prioritas,” jelas Pak Raden.

Pak Raden : Anggaran Prodamas Untuk Rakyat

PRODAMAS : Anggota DPRD dari Partai Demokrat Ashari saat acara di Balai Kelurahan Banaran (Ahmad Mafruchi / duta.co)

Dalam forum tersebut, diingatkan kepada undangan yang hadir, bahwa pada tahun 2020 nanti seluruh RT akan mendapatkan dana prodamas sebesar Rp. 100 Juta.

“Ini harus kita tangkap, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas masyarakat semua. Anggaran dibagikan setiap RT ini jangan dianggap hak RT, juga bukan hak kelurahan. Kami berharap penyerapan Prodamas ini lebih efektif. Caranya kita duduk bersama, satu kelurahan duduk bersama, supaya dana 100 juta itu bisa terserap dengan baik,” jelasnya.

Seperti permasalahan tempat pengumpulan sampah , sebenarnya akan bisa diselesaikan jika duduk bersama. Begitu juga terkait peningkatan kualitas jalan, ini bagian dari mempermudahkan akses kepada warga. “Untuk BPJS karena ini bersifat nasional sementara untuk kemampuan di puskesmas terbatas. Ini butuh kesepahaman bersama agar tidak terjadi miskomunikasi atas pelayanan dampak dari kenaikan tarif,” jelasnya. (rci/nng)

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry