MALANG | duta.co – Jelang pengumuman rekomendasi DPP PDIP terhadap pasangan Calon Kepala Daerah (Cakada) dan Calon Wakil Kepala Daerah yang akan ikut running di Pilkada serentak tahun 2018, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengumpulkan seluruh anggota DPRD dari partai berlambang kepala Banteng yang ada di Jatim dikemas dalam kegiatan bimbingan teknis (Bintek), di Malang, Senin (9/10/2017).
Di sela-sela kegiatan, Hasto mengatakan bahwa Pilkada merupakan momentum konsolidasi bagi partai politik untuk menggerakan seuruh elemen kepartaian partai yang dimiliki untuk memenangkan pasangan calon yang diusung menggunakan strategi gotong-royong.
Sayangnya, kata Hasto, hasil Pilkada seringkali tidak liner dengan hasil yang diharapkan partai politik saat menghadapi pemilihan umum (Pileg). Salah satu penyebabnya adalah karena pasangan Cakada dan Cawakada yang diusung partai bukan berasal dari kader partai sendiri.
“Di beberapa daerah kemenangan Pilkada itu tidak linier dengan perolehan kursi di DPRD,” jelasnya.
Ia mencontohkan, Provinsi Jatim gubernurnya berasal dari Partai Demokrat sedangkan pemenang pemilu di Jatim adalah PKB, disusul PDIP diperingkat kedua, baru Partai Demokrat. Begitu juga di Provinsi Jabar, gubernurnya dari PKS padahal pemenang pemilunya PDIP.
Sebaliknya, kalau partai berani mengusung kader sendiri di Pilkada dan menang, lanjut Hasto dapat dipastikan bisa liner dengan kemenangan pemilu legislatif. “Di Ngawi kita mengusung kader sendiri dan menang sehingga perolehan kursi DPRD juga naik signifikan. Begitu juga yang terjadi di Surabaya dan di Banyuwangi yang naik sedikit karena PDIP hanya kebagian wakil bupati,” bebernya.
Apakah kemenangan pemilu itu menjadi persyaratan utama bagi kandidat Cakada dan Cawakada yang ingin mendapatkan rekomendasi PDIP? Dengan lugas Hasto mengatakan itu otomatis dan sudah menjadi kewajiban bagi seluruh Cakada dan Cawakada yang akan diusung PDIP di Pilkada serentak mendatang. “Itu sudah menjadi kewajiban untuk memenangkan PDIP di Pileg maupun Pilpres,” tegasnya.
Pernyataan tersirat sekjen DPP PDIP ini semakin menguatkan sinyalemen bahwa PDIP akan mengusung kader sendiri di Pilgub Jatim 2018. Terlebih sebelum ke Malang, Hasto Kristiyanto juga menyempatkan diri bertemu dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk menyampaikan pesan khusus dari Ketum DPP PDIP, Megawati.
Pengamat politik dari Universitas Trunjoyo Madura, Surokim juga menguatkan sinyalemen tersebut. Alasannya, PDIP memiliki kader yang cukup mumpuni untuk diusung dalam kontestasi Pilgub Jatim mendatang. Bahkan pengumuman rekomendasi DPP PDIP seperti sengaja dilakukan pada tanggal 15 Oktober bertepatan dengan akhir masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat itu adalah kode politik PDIP.
“Kalau PDIP mengusung kader sendiri di Pilgub Jatim, besar kemungkinan nama yang direkomendasi adalah Djarot-Risma atau Risma-Djarot. Bisa juga Djarot-Anas, Risma-Anas,” pungkas Surokim. (ud)
