SURABAYA | duta.co – Organisasi mahasiswa ekstra kampus yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Jawa Timur yakni HMI, GMNI, KAMMI, KMHDI, GMKI, IMM, dan PMKRI menilai Gubernur Jawa Timur, gagal dalam menangani penyebaran Covid-19.
Menurut Yogi, Ketua HMI Jawa Timur, Jawa Timur menjadi peringkat kedua terbanyak jumlah kasus positif Covid-19 setelah DKI Jakarta. Hingga saat ini, jumlahnya mencapai 1.772 orang yang positif Covid-19. Padahal beberapa kabupaten/kota di Surabaya sudah ada yang terapkan PSBB. Tapi kenapa kasusnya semakin bertambah?
Selain PSBB nya tidak efektif, Ini menunjukkan bahwa Gubernur gagal dalam mengkordinasi tiga daerah yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang menjadi epicentrum pandemic baru.
“Belum lagi kita bicara kabupaten lainnya di Jatim. Sejauh ini belum terlihat strategi yang jitu dan dari Gubernur dalam perang melawan Covid-19 di kabupaten/kota,” kata Yogi melalui rilis, Kamis (14/5/2020).
Senada, Naha Ketua Umum GMNI Jawa Timur menilai selama masa PSBB tidak ada kordinasi yang baik antara pemerintah provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota yang menerapkan PSBB, khususnya Surabaya.
“Gubernur Jatim dan Pemkot Surabaya terlihat saling menyalahkan. Ini kan berbahaya dalam ngurus Covid-19,” dalihnya.
Dinilai Kurang Serius
Harusnya Gubernur Jatim harus bisa merangkul dan mengajak komunikasi daerah-daerah yang kesulitan menangani Covid-19. Hari ini, saatnya saling gotong-royong. Pemprov jangan sampai kalah sama masyarakat.
“Masyarakat sudah gotong royong menggalang donasi. Gak usah lah saling menyalahkan, mending focus mengurus Covid-19,” imbuhnya.
Sementara itu, Rijal selaku Ketua KAMMI juga menilai bahwa penanganan Covid-19 oleh pemprov lamban sehingga tidak menyelasaikan penyebaran Covid. Alih-alih semua daerah di Jatim menjadi Zona Merah.
Di sisi lain, Rijjal menilai terdapat amburadulnya pemberian bantuan sehingga yang terjadi, tidak terasanya keterlibatan pemprov dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Jatim bahkan salah sasaran, khususnya untuk warga perantauan yg terjebak di kota perantaunannya.
Andreas pun menambahkan selaku Ketua IMM Jatim bahwa Gubernur Jatim jangan hanya pencitraan terus dan update data terus. Harusnya Gubernur focus mengambil langka preventif penyebaran Covid-19. Bukan pencitraan bagi-bagi sembako.
“Itu bukan kelasnya Gubernur, kalaupun hanya bagi-bagi masyarakat juga bisa,” kelakarnya.
Kritik yang sama juga disampaikan oleh Ridwan Ketua GMKI Jatim. ia menilai Gubernur Khofifah kurang serius dalam penanganan PSBB, hal itu dilihat dari masih banyak aktivitas dari masyarakat, perusahaan yang masih beroprasi dan kesiapan medis yang belum maksimal, menandakan bahwa gubernur kurang begitu sigap. (ud)
