JAKARTA | duta.co — Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT), mengeluarkan catatan akhir tahun 2022. Ormas keagamaan berbasis pendidikan yang dulu kita kenal dengan ‘Madrasah Diniyah’ itu, menyuguhkan 2 problem penting yang harus diperjuangkan.
“Problem krusial yang harus kita perjuangkan secara sustainable (berkelanjutan) adalah, pertama, menyangkut kesejahteraan guru (ustadz) MDT yang masih memprihatinkan,” demikian keterangan Drs H Lukman Khakim, MSi (Ketua Umum) dan H Agus Salim Thoyib (Sekretaris Jenderal) DPP FKDT kepada duta.co, Sabtu (31/12/22).
Kedua, lanjutnya, perlunya perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah agar terwujud keadilan yang dirasakan oleh para guru Madrasah Diniyah Takmiliyah yang, secara konstan dan ikhlas merawat masyarakat kalangan bawah.
Maka, dalam catatan akhir tahunnya, FKDT mengangkat tema ‘Membangun Soliditas Menuju Kemandirian Organisasi’. “Organisasi ini lahir atas kesadaran bersama untuk mengangkat harkat dan martabat Madrasah Diniyah Takmiliyah. Kesadaran ini tumbuh secara masif di tingkat daerah. Akhirnya menjadi gerakan kesadaran nasional, membuat MDT mendapat ruang dalam ranah kebijakan pemerintah,” tegas H Agus Salim Thoyib.
Menurut Agus, kini, FKDT tumbuh dan berkembang di mana-mana. Sebelumnya memang berdiri organisasi yang mengurusi (Madrasah Diniyah Takmiliyah) dengan nama berbeda-beda, ada KKMDT, MK2DT, FKMD dll. “Kini, kehadiran FKDT semakin dirasakan oleh guru sebagai kekuatan civil society untuk mengusung aspirasi dan harapan MDT se-Indonesia,” terangnya.
Kekuatan FKDT pun terus berkembang dari bawah (grassroot). Organisasi ini berbasis masa real dan terstruktur se-antero nusantara. Fakta ini menuntut keterlibatan negara untuk memperhatikan aspirasinya. “Seperti ketika pendidikan nasional diramaikan oleh kebijakan full day school, Ketua Umum DPP FKDT (KH Lukman Hakim,MSi ) diundang oleh Presiden Jokowi bersama dengan puluhan ormas lainnya,” tegasnya.
Di sisi lain, lanjutnya, FKDT terus membangun kemitraan dengan beberapa pihak. Seperti BAZNAS dan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Dengan BAZNAS membuat jaringan sampai level bawah. “Dengan BPIP kita bangun penguatan ideologi Pancasila. FKDT sebagai bagian dari elemen bangsa memiliki amanat untuk mempertahankan dan memperkuat ideologi Pancasila sebagai falsafah bangsa,” tegasnya.
Ia kemudian menyebut contoh konkret. “Kerjasama kegiatan BPIP dan DPP FKDT dalam Munas di Bekasi mempertegas dan meneguhkan hubungan agama dan negara dalam berbangsa untuk komunitas MDT. Ini sangat penting karena guru MDT adalah tokoh masyarakat yang butuh wawasan pengetahuan tentang hubungan agama dan dasar negara Pancasila,” lanjutnya.
Masih menurut Agus, kini, FKDT tengah berjuang mewujudkan regulasi internal. Ketika Pesantren menjadi bagian dari PP 55, memiliki UU secara mandiri, maka, Madrasah Diniyah Takmiliyah pun mestinya bisa memiliki UU tersendiri.
“Ini membutuhkan kepedulian kuat pemerintah. Tanpa perjuangan dan kepedulian MDT akan selalu berada di pinggir jalan atau selalu di persimpangan jalan. Sudah saatnya pergerakan menuju pusaran kebijakan pemerintah dengan penguatan regulasi nasional. Dan, ini mestinya menjadi agenda para politisi yang mewakili guru Madrasah Diniyah Takmiliyah se Indonesia,” pungkas H Agus Salim Thoyib. (mky)
