SURABAYA | duta.co – Perlawanan pemegang surat ijo terhadap Pemkot Surabaya semakin massif. Para pemilik yang tergabung dalam perkumpulan hapus surat ijo kompak mengintervensi gugatan Budiono di PTUN Surabaya.
Koordinator Perkumpulan Hapus Surat Ijo, Harijono mengaku serius mengintervensi gugatan Budiono yang sudah dimasukkan beberapa waktu lalu. Hal ini karena mereka merasa memiliki nasib yang sama. “Pemilik surat ijo semuanya sadar bahwa Pemkot sudah nggak benar,” ujarnya, Minggu (15/12).
Sebagai bukti keseriusan gugatan intervensi, perkumpulan hapus surat ijo bersama tim pengacara sudah melakulan rapat intensif. Musyawarah ini dalam rangka mempersiapkan segala sesuatnya, termasuk bukti-buktim
“Kita persiapkan intervensi, kalau nanti hakim tanyak apa kita sudah persiapkan semunya. Kita nggak mau patah di perjalanan. Termasuk bukti, kita sudah siapkan semuanya,” tegasnya.
Menurutnya, langkah pemkot Surabaya menerbitkan SHPL sebagai upaya yang memiliki cacat hukum. Artinya, SHPL Pemkot Surabaya melanggar undang-undang agraria.
“Salah satunya HPL cacat hukum, karena prosedur perolehannya ngak benar, maka kita sudah kumpulkan HPL semuanya sebagai perlawanan kita,” jelasnya.
Dalam aturan undang-undang agrari, jika mau menerbitkan HPL, syaratnya lahan harus dikosongkan terlebih dahulu. Sementara tanah surat ijo sudah ditempati-tempati puluhan tahun oleh pemiliknya.
“Bagaimana bisa HPL keluar, sementara tanah ngak pernah kosong,” ujarnya.
Sementara itu, Budianto semakin yakin gugatannya menang di PTUN. Apalagi, banyak pemilik tanah surat ijo yang akan melakukan intervensi. “Yakin saya menang, lah bukti-bukti sudah ada semunya,” ucapnya.
Dalam gugatan itu, Budi meminta Pemkot Surabaya untuk membuktikan surat ijo sebagai asetnya. Selama ini, Pemkot selalu berkelit ketika diminta bukti kepemilikan.
“Ini saya minta Pemkot membuktikan, lah diminta surat kretek di sidang KIP selalu berkelit, bulet pokoknya Pemkot, kretek sudah jelas ngak punya, terus bukti apalagi yang dia miliki,” jelasnya. (tim)
