TUBAN | duta.co – Mendapatkan laporan keluhan masyarakat terkait adanya kualitas beras Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) Tuban yang tidak layak konsumsi. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke gudang penyedia beras milik PT. Mahkota Surya Nusantara (PT. MSN).
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban, Hj Tri Astuti, saat dikonfirmasi duta.co usai melakukan peninjauan gudang penyedia beras MSN. Kamis (17/11/2022) menuturkan Sidak kali ini setelah pihaknya mendapatkan laporan adanya beras bantuan BPNTD berulat, remuk, dan warna beras telah berubah menguning, dimana beras temuan dari laporan warga itu tidak layak untuk dikonsumsi.
“Ternyata PT. MSN sendiri bekerja sama dengan 8 rekanan dan beberapa perusahaan selep dalam penyediaan BPNTD. Untuk itu kami sebelum diterima KPM, Penyedia dalqm hal ini PT. MSN harus melakukan pengecek kualitas beras terlebih dulu,” ungkap Ketua Komisi IV ini.
Politisi asal partai Gerindra ini meminta kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) wajib turut serta dalam pengawasan pendistribusian dan penyaluran BPNTD.
Jika nantinya ada rekanan yang telah terbukti menyediakan beras tidak layak konsumsi. Maka kami meminta agar kontrak penyedia segera diputus,” jelas perempuan kelahiran Desember 1975 ini.
Wakil Ketua Bidang Pariwisata DPD Partai Gerindra Jawa Timur ini juga menyampaikan, meski pihak penyedia telah menganti beras yang tidak layak konsumsi, pihaknya akan melakukan evaluasi pemenang tender jika ditemukan kembali kejadian serupa
“Yang jelas kami akan melakukan evaluasi kepada penyedia pemenang tender,” ujar politisi asal Kecamatan Plumpang, Tuban ini
Sekadar diketahui, BPNTD yang didistribusikan dari hasil verifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat ini sebanyak 3.598 KPM yang mana untuk droping dilakukan 4 bulan dalam sekali pengiriman. Sehingga KPM menerima 40kg dalam sekali droping. (sad)
