LAMONGAN | duta.co — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan dukungan dan apresiasi atas timbulnya gagasan program Desa Cegah Radikalisme. Program itu kini tengah digodok oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya pelibatan aktif masyarakat sebagai cegah dini radikalisme dan terorisme.
Direktur Pencegahan BNPT, Brigjend Pol R. Achmad Nurwakhid mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan terkait rencana gagasan program cegah dini radikalisme di level pemerintah paling bawah yaitu desa di Kabupaten Lamongan.
“Ide dan gagasan Desa Cegah Radikalisme sangat cerdas, sehingga sangat layak untuk didukung sehingga program itu bisa diimplementasikan secara nyata. Program pencegahan radikalisme mesti melibatkan sebanyak mungkin pihak agar lebih terarah dan masif,” kata seusai membuka acara Talkshow Ngopi Coi di Pendopo Kabupaten Lamongan, Rabu (24/03/2021).
Nurwakhid menyatakan proses pencegahan radikalisme, intoleran dan terorisme saat ini mesti semakin banyak melibatkan para pihak, tidak hanya menjadi domain BNPT saja.
“Sinergi antar lembaga seperti langkah cerdas dalam penyelenggaraan Talkshow Ngopi Coi yang semestinya hanya bersifat online dengan dukungan penuh Pemkab Lamongan bisa dilaksanakan juga secara offline. Memperbanyak sinergi dengan melibatkan berbagai pihak akan menjadikan proses pencegahan radikalisme semakin masif,” kata Nurwakhid.
Seperti diketahui, talkshow Ngopi Coi di Lamongan ini bertemakan Pelibatan Aparatur Kelurahan dan Desa tentang Literasi Digital dalam rangka pencegahan Terorisme dan Radikalisme yang menghadirkan unsur aparatus pemerintah desa dan kelurahan serta aparatur pemerintah kecamatan, Babinsa, Babinkamtibmas serta pendamping desa dengan menggunakan protokol kesehatan.
Wakil Bupati Lamongan KH Abdul Rouf menyampaikan Pemkab Lamongan telah berupaya secara sekuat tenaga dan terus menurus untuk melakukan proses pencegahan radikalisme di semua wilayah secara masif.
“Visi-Misi pasangan YES juga menyasar aspek digitalisasi dalam proses pemberdayaan ekonomi yang tentunya bisa untuk pencegahan radikalisme. Karena radikalisme itu berakar dari ketidakadilan ekonomi dan politik, kedua hal itu mesti diatasi secara bertahap,” kata Wabub Lamongan.
Pemkab Lamongan, kata Wabub, juga tengah menggagas dan akan membahas program desa cegah radikalisme guna pelibatan elemen masyarakat di level desa dalam deteksi dini serta pencegahan radikalisme dan terorisme.
“Hal itu (Desa Cegah Radikalisme, red) sedang digagas dengan melibatkan beberapa OPD, Pak Bupati juga telah memberikan green light untuk dibahas lebih jauh. DPMD dan Bakesbangpol mungkin akan jadi leading sectornya,” kata Wabub.
Secara khusus, Wabub menyampaikan program Desa Cegah Radikalisme ini bakal diwujudkan secara bertahap.
“Jumlah desa di Kabupaten Lamongan ada 462 desa yang merupakan terbanyak di Jawa Timur sehingga perlu secara lebih terencana dalam penanganan khususnya pencegahan radikalisme. Program DCR [Desa Cegah Radikalisme] diharapkan bisa jadi instrumen early warning system dalam pencegahan radikalisme dan terorisme,” ungkap Wabub Lamongan.
Koordinator Tim Pendamping Profesional Program Pemberdayaan dan Pembangunan Desa (TPP P3MD) Lamongan Iskandar NH menyatakan pihaknya akan mendukung penuh gagasan DCR sehingga desa bisa semakin kondusif dalam melakukan pembangunan.
“TPP P3MD di Lamongan yang berkekuatan 200 orang pendamping baik TA, PDP/PDTI dan PLD akan bersinergi serta mensupport Desa Cegah Radikalisme. Keberadaan TPP P3MD yang sudah ada sebagai implementasi UU Desa akan sangat efektif guna membantu memperlancar semua program Pemkab Lamongan yang ada hubungannya dengan pemerintah desa dan masyarakat desa,” kata Iskandar. (rls)
