SURABAYA | duta.co – Media sosial (medsos) eksponen GP Ansor Jawa Timur, sedang ramai dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, bahwa, anak turun PKI boleh menjadi anggota TNI.
Pernyataan itu beredar melalui video pendek di facebook @lulu gendis. Ada yang mengaku sangat kaget. Bukan soal materinya, tetapi, pernyataan Panglima ini mereka anggap sebagai kebijakan baru yang perlu mendapat antisipasi.
Bahkan, berita detik.com juga menurunkan secara lengkap dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa sendiri. (https://news.detik.com/berita/d-6013930/keturunan-pki-boleh-daftar-tni-ini-rangkuman-kebijakan-baru-panglima-andika/2).
Media ini juga menyebut aturan baru itu membolehkan anak keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) ikut seleksi TNI. Selain itu, Jenderal Andika, menurut detik.com juga menghapus beberapa tes sebagai syarat penerimaan prajurit TNI.
“Memang, tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak turun PKI. Karena yang terlarang itu, ajaran komunisnya. Tetapi, memviralkan anak turun PKI boleh ikut seleksi TNI, jelas membuat kader komunis tepuk tangan. Mestinya, kalau itu harus sampai ke publik, maka, wajib menyertakan penekanan bahaya komunisme,” demikian H Tjetjep Mohammad Yasien, SH, MH, Ketua Harian PPKN (Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah) kepada duta.co, Minggu (3/4/22).
Menurut Gus Yasien, panggilan akrabnya, di sisi lain kita harus memahami perasaan umat beragama di Indonesia. Selama ini, muncul kesan mudah sekali umat beragama mendapat stigma teroris. Sampai muncul islamophobia. Dan PBB sepakat menetapkan 15 Maret Sebagai Hari Anti Islamophobia. “Lha, kok kita tiba-tiba kita bicara anak turun PKI,” tegas alumni PP Tebuireng ini.
Detik.com menyebut aturan baru ini muncul dari Jenderal Andika dalam rapat penerimaan prajurit TNI (Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI) tahun anggaran 2022. Momen rapat itu, juga diunggah di kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa.
Berikut rangkumannya:
Hapus Tes Renang. Terobosan Jenderal Andika teranyar yakni meminta tes renang dihapus dari seleksi penerimaan prajurit TNI. Alasannya, pasti ada calon prajurit yang sebelumnya belum pernah berenang.
“Itu (tes renang) tidak usah lagi. Karena renang kenapa? Jadi nomor 3 tidak usah karena kita nggak fair, ada orang tempat tinggalnya jauh dan nggak pernah renang. Nanti nggak fair, sudahlah,” kata Jenderal Andika, Rabu (30/3).
Tes Akademik. Adapun Jenderal Andika juga menghapus tes akademik dari proses rekrutmen. Dia menyebut penilaian akademik calon prajurit bisa dilihat dari nilai ijazah SMA-nya. “Menurut saya, akademik ini, tes akademik ini sudah tinggal ambil saja IPK terus transkrip, karena bagi saya yang lebih penting, yaitu tadi ijazahnya saja, ijazah SMA, itu (nilai) akademik,” terangnya.
“Mereka nggak usah lagi tes akademik, itulah nilai akademik, ijazahnya tadi kalau ada ujian nasional, ya sudah itu lebih akurat lagi,” sambung Andika.
Keturunan PKI Boleh Daftar TNI
Selain itu Jenderal Andika meminta keturunan PKI dibolehkan ikut seleksi calon prajurit TNI. Dia menegaskan harus ada dasar hukum kuat apabila ingin melarang keturunan PKI bergabung dengan TNI. “Keturunan (PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit) ini apa dasar yang melarang dia? Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum,” ucapnya.
“Zaman saya tak ada lagi keturunan dari apa (PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit), tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke? Hilang nomor 4,” kata Andika.
Adapun penghapusan poin nomor 4 itu, tulis detik.com, berawal dari Andika yang bertanya soal dasar hukum dilarangnya anak keturunan anggota PKI untuk daftar menjadi anggota TNI. Momen ini terjadi saat pemaparan mekanisme penerimaan prajurit TNI dari tes mental ideologi. “Poin nomor 4, yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa?” tanya Jenderal Andika kepada Direktur D Bais TNI Kolonel A Dwiyanto.
“Pelaku kejadian tahun 1965-1966. Izin, (dasar hukumnya) Tap MPRS Nomor 25,” jawab Kolonel Dwiyanto.
Jenderal Andika lalu meminta Kolonel Dwiyanto menyebutkan isi Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. “Siap. Yang dilarang dalam Tap MPRS Nomor 25, satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis, maupun organisasi underbow dari komunis tahun ’65,” jawab Kolonel Dwiyanto.
Jenderal Andika kemudian menjelaskan soal Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Dia menjelaskan ada dua poin utama yang diatur dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. “Yang lain saya kasih tahu, nih. Tap MPRS Nomor 25/1966. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow (organisasi sayap) segala macam,” katanya.
“Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum, ini legal ini,” tambah dia.
Jenderal Andika meminta jajarannya segera mengimplementasikan kebijakan baru ini. Dia menegaskan anak buahnya untuk segera merevisi peraturan sesuai dengan hasil rapat. “Jadi yang saya suruh perbaiki, perbaiki, tidak usah ada paparan lagi karena sangat sedikit. Tapi setelah diperbaiki, itu yang berlaku,” kata Andika.
Respons Eks GP Ansor
Seperti kita tahu, GP Ansor dan Banser NU adalah salah satu kekuatan sipil yang berjuang keras melawan PKI tahun 1965. Darah mereka sudah tumpah. Tidak sedikit kiai yang meninggal atas kekejaman PKI.
“Benar, kami terkaget. Bahwa tidak boleh ada diskriminasi, itu jelas. Tetapi memblowup anak turun PKI boleh masuk TNI tanpa menjelaskan bahaya komunisme, ini membuat kami semakin terkaget. Ada apa? Ini membuat teman-teman perlu mengantisipasi,” demikian Drs MUhammad Said, mantan Ketua GP Ansor Pasuruan.
Yang lain meminta semua waspada. “Bangsa ini harus bersatu. Tinggal kita satukan langkah NU dan umat beragama. Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Nasionalis, Muhammadiyah, Pemuda Pancasila. Jika perlu eks FPI. Karena kondisi sekarang sudah lampu merah,” demikian yang lain. (mky)
