LAMONGAN | duta.co – Pandangan Umum (PU) Fraksi PDIP menyebut, Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Lamongan, kegiatan belanja untuk bayar listrik, air, telepon dan pulsa, pada perubahan APBD tahun 2021 sebesar Rp 1,473 miliar.
Fraksi PDIP dalam PU nya mencatat, telah terjadi kenaikan yang tidak rasional. Semula pada anggaran tahun 2020 hanya Rp 903,58 juta, kini naik menjadi Rp 1,473 miliar. Ada kenaikan yang signifikan sebesar Rp 570 juta.
Sebagaimana pada APBD tahun 2020 yang lalu, belanja tersebut di atas masih menggabung dengan kegiatan penyediaan jasa perkantoran, objek belanja di atas total hanya habis biaya Rp 651,159 juta.
Dengan rincian objek belanja sebagai berikut, bayar telepon sebesar Rp 17,5 juta, bayar air habis Rp 4 juta, bayar rekening listrik sebesar Rp 622,159 juta, dan bayar belanja kawat atau facsimile dan internet sebesar Rp 7,5 juta.
Menurut PU Fraksi PDIP, sangat tidak rasional jika pada tahun 2021 ini disaat aktivitas menurun justru belanja listrik, air, dan telepon pada SKPD ini malah meningkat hampir 3 (tiga) kali lipatnya.
“Terkait dengan kenaikan yang tidak rasional tersebut di atas, maka Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan lebih lanjut,” demikian isi pandangan umum (PU) Fraksi PDIP pada perubahan APBD Lamongan tahun 2021 ini.
Sementara itu, saat duta mencoba konfirmasi bermaksud untuk meminta tanggapan berkaitan dengan pandangan umum fraksi PDIP ke Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan, awak media hanya ditemui oleh Suko W, salah satu staf pegawai biasa.
“Mohon maaf, kepala dinas SDA bapak Jupri sedang tidak ada di tempat, dari tadi tidak kelihatan di kantor. Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit tentang hal itu,” kata Suko, Senin (11/10).
Ia mengatakan, adanya kenaikan biaya untuk pemakaian air, listrik dan pulsa yang signifikan tersebut diakibatkan oleh pompa yang saat ini menggunakan listrik aliran yang cukup tinggi.
“Tahun ini bengkaknya pembiayaan ada di pompa tersebut, karena biaya listrik saat ini juga semakin mahal tiap tahunnya. Jadi dimungkinkan naiknya dikarenakan itu,” ucapnya.
Namun, kata dia, untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan langsung ke pak Jadi, kabid pemeliharaan dan operasional banjir yang membawahi masalah kenaikan pada anggaran itu.
“Monggo langsung konfirmasi atau menghadap ke ruangan beliaunya, nanti akan dijelaskan secara rinci, terkait dengan adanya perubahan kenaikan pada biaya-biaya tersebut,” tutur dia. (ard)
