SIDOARJO | duta.co – Dalam mengantisipasi penyalahgunaan bahan kimia berbahaya di dalam makanan, Unit V Tipidek Satreskrim Polresta Sidoarjo, pada Rabu, (24/2/21), berhasil mengungkap kasus produksi dan pemasaran krupuk tahun berbahan bleng (bahan kimia seperti boraks)
Merespon informasi dari masyarakat, jika di Desa Pagerngumbuk, Wonoayu, Sidoarjo, terdapat tempat memproduksi dan pemasaran krupuk tahu berbahan bleng.
Di lokasi UD Ridho Mashur milik SN. dan ST, polisi mendapati tumpukan krupuk tahu Cap Gajah yang mengandung bahan bleng siap edar sejumlah 3,9 ton. Dengan rincian 787 plastik kemasan 5 kg. Selain itu, juga diperoleh barang bukti sekitar 1,4 ton bahan bleng atau yang berjumlah 58 sak.
Kasatreskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Muhammad Wahyudin Latif, menjelaskan dihadapan puluhan wartawan, bahwa, ungkap kasus krupuk tahu berbahan bleng ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan.
“Di dalam Permenkes ini, dijelaskan, bahwa untuk bahan tambahan pangan berupa bleng sejenis boraks sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Bahan ini juga biasa digunakan sebagai bahan bangunan dan bahan las. Sementara bila digunakan pada makanan, untuk jangka panjang dapat mengakibatkan kanker dan gangguan pada rongga tubuh lainnya,” jelas Kompol Muhammad Wahyudin Latif, Senin (1/3/21).
Dari hasil pemeriksaan polisi kepada pasangan suami istri SN dan ST, keduanya telah membuat krupuk tahu ini sejak 2015, dan memasarkannya hingga ke Jakarta, Bali dan beberapa wilayah di Jawa Timur. “Selanjutnya, bersama Dinas Kesehatan akan terus kami kembangkan terkait kasus ini, termasuk apabila masih didapati ada yang beredar di pasaran,” lanjutnya.
Sementara itu, Analis Obat dan Makanan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Rahmi, membenarkan, bahwa penggunaan bahan tambahan bleng pada makanan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, karena dapat mengakibatkan penyakit kanker dan gangguan sakit lainnya.
Sebab itu, pihaknya terus menerus mengedukasi dan mensosialisasikan kepada para produsen makanan maupun minuman agar jangan menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai peraturan Kementrian Kesehatan RI.
Terhadap kedua pasangan SN dan ST, polisi mengenakan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 136 atau Pasal 142 Undang-undang RI tentang Pangan dan Pasal 62 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. (loe)
