KEDIRI | duta.co – Bertujuan ingin konfirmasi terkait kabar beredar bila salah satu pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kota Kediri saat ini menjalani pemeriksaan di Polda Jatim. Ternyata tidak mendapatkan respon baik dari Kepala PUPR, Ir. Sunyata hendak dikonfirmasi terkait kabar telah beredar ini.
Diberitakan sebelumnya, tim Polda Jatim dikabarkan melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan Dana Hibah sebesar Rp. 45 miliar bersumberkan APBD Pemerintah Kota Kediri, dipergunakan untuk membangun Pasar Setono Betek. Info teranyar, kalangan Polri memang sengaja mendalami keterlibatan Triple S dalam sejumlah proyek di Kediri.
“Jika fee-0nya standar yang garapannya jadi baik dan berkualitas, kalau minta fee besar apalagi minta di muka, pihak kontraktor garapnya asal-asalan,” ucap sumber duta.co. Atas dipanggilnya pejabat PUPR diketahui berinisial BG ini, sayangnya tidak didapat konfirmasi dari Kepala PUPR saat didatangi di ruang kerjanya pada Rabu (6/11) siang.
Dari staf penerima tamu, awalnya dimintai menunggu setelah beberapa saat kemudian didapat jawaban bila Sunyata sangat sibuk dan saat ini sedang menerima tamu. Lalu kapan bisa menemui beliau, staf diketahui bernama Erin ini, mengaku tidak tahu. Sementara nomor telepon Kepala PUPR, saat berusaha dihubungi melalui pesan singkat tidak juga mendapatkan respon. “Bapak sedang repot ini sekarang sedang menerima tamu,” ucap Erin.
Atas kejadian ini mengundang perhatian sejumlah pihak, hingga muncul anggapan pejabat di lingkungan pemerintah kota dianggap menjaga jarak dan tertutup atas segala bentuk informasi yang dibutuhkan masyarakat.
“Sekelas pejabat pemkot jika tidak paham kebebasan informasi publik, sebaiknya perlu belajar lagi daripada muncul anggapan positif dari masyarakat,” ungkap Roy Kurnia Irawan, Ketua Ormas PEKAT Indonesia Bersatu, merupakan salah satu aktifis penggiat anti korupsi.
Masih menurut Roy Kurnia, bahwa keberadaan pasar tradisonal yang sepi tentunya tidak sesuai janji saat rencana akan dibangun. “Dulu perencanaannya bagaimana, studi bandingnya dimana? Bila membangun pasar megah tapi tidak ada pembeli yang datang, masak pedagangnya yang disalahkan. Sampaikan saja ada adanya diperiksa atau tidak karena harus diingat pembangunan ini memakai uang rakyat,” tegasnya. (rci/nng)
