KEDIRI | duta.co – Bertempat di Ruang Graha Sabba Canda Bhirawa Gedung DPRD Kabuapten Kediri, digelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum para fraksi terhadap penjelasan Bupati Kediri atas Raperda penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020. Dipimpin Ketua DPRD Dodi Purwanto, acara pada Selasa (19/11) dimulai pukul 19.30wib dihadiri Wakil Bupati H. Masykuri didampingi para kepala satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
Sejumlah pendapat pun disampaikan para fraksi diawali dari PDI Perjuangan menyampaikan agar terjadinya tranparansi di semua dinas dan BUMD dalam menggali sumber dana. Kemudian perlunya dilakukan evaluasi pada bangunan Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) dianggap punya potensi untuk menaikkan pendapatan.
PDIP juga melihat keberadaan Kampung Inggris di Pare belum tergarap dengan serius meski tempat pendidikan bahasa asing ini telah dikenal hingga keluar negeri. Mengantispasi dampak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), kemudian perlu dilakukan gerakan reboisasi mengantisipasi pemanasan global. Pamungkasnya meminta dilakukan monitoring dan pengawasan melekat pada seluruh proyek termasuk fisik dengan mengacu kualitas dan sesuai rencana belanja.
Berikutnya PKB langsung menyampaikan agenda salat malam dianggap telah dijadikan alat politik dan tidak elok bila kemudian kebutuhan pribadi ini hingga membebani para camat dan sejumlah kepala desa yang dipaksa iuran.
Keberadaan TP3 dan Dewan Pendidikan perlu dilakukan evaluasi termasuk pelayanan kesehatan. Bahwa tata ruang di Kabupaten Kediri perlu dilakukan revisi, dan terakhir program Hibah dan Bansos harus diawasi dengan mengacu asas keadilan.
Fraksi Golkat lebih menitikberatkan pada program pertanian, pendidikan dan kesehatan harus didukung dengan fasilitas tekhnologi tepat guna. Pemanfaatan tekhnologi informasi, saat ini dibutuhkan kaum petani untuk mengetahui kapan waktu tanam dan mendukung pemasaran hasil sawah.
Minta Bupati Transparan
Selanjutnya Fraksi PAN meminta pemerintah daerah untuk mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai mekanisme dan tekhnis pelaksanaan. Bahwa kewenangan kini diberikan pemerintah pusat kepada daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi atas peningkatan pelayanan pada pertanian, pendidikan dan kesehatan.
Giliran Fraksi Gerindra melontarkan sejumlah pertanyaan dan minta diberi jawaban secara detail dan terperinci. Diantaranya apakah Bupati mengetahui defisit anggaran APBD mencapai Rp, 470M. Bahwa belanja daerah untuk pelayanan publik harus diutamakan pembayaran tidak langsung, menginggat APBD hanya kisaran Rp. 1,4 trilyun.
Adanya muncul anggaran penunjang operasional dan belanja barang jasa di Dinas Pendidikan, kemudian muncul di Dinas Kesehatan tentang program pelayanan kesehatan bagi warga miskin. Menjadikan pertanyaan apakah telah dilakukan evaluasi menyeluruh berapa jumlah warga miskin
Giliran Partai NasDem langsung menyatakan menyayangkan ketidakhadiran Bupati Kediri dalam rapat ini. Bahwa munculnya kerancuan anggaran belanja mencapai Rp, 8 milyar, menunjukkan Bupati dengan seenaknya mengubah atas kesepakatan telah disetujui di KUA PPAS. Meminta kepada Bupati untuk menjelaskan secara rinci dana cadangan sebesar Rp. 30 M, kemudian anggaran di Kominfo yang naik menjadi Rp. 6M, Pariwisata sebesar Rp. 2 M, ragam budaya sebesar Rp. 1,4 M.
Kemudian pengembangan destinasi wisata mencapai Rp. 4M, pada Kesra muncul dana Rp. 1,4M, Bagian Hukum ada giat sosialisasi mencapai Rp. 1,2M, Program sarana dan prasarana Rp. 5,4M, Pengusaan Tekhnologi sebesar Rp. 2M. Bagian Organisasi membutuhkan anggaran Rp. 1,,05 milyar untuk TP3.
NasDem Ajukan Hak Interpelasi
Ditemui usai rapat, Ketua Fraksi NasDem, Lutfi Mahmudiono justru menuding ada kekuatan yang mengatur Bupati beserta para kepala satuan kerja. Bahkan direncanakan, dengan mengajak fraksi lainnya untuk mengajukan Hak Interpelasi.
“Kami akan mempergunakan hak konstitusi sebagai wakil rakyat menggunakan haknya bertanya kepada kepala daerah,” tegasnya. Menurutnya, kebijakan kepala daerah menghadapi tahun politik, bagi NasDem merasakan ada kekuatan yang telah mengambil tugas dan kemenangan bupati.
“Kekuatan itulah yang ingin kita tanyakan kepada bupati supaya nanti jelas, karena selama ini kekuatan itu tidak bisa dihentikan oleh kepala daerah dan gerakannya sudah nampak jelas di masyarakat. Kita pernah memanggil para camat untuk melakukan klarifikasi hal inim” terang Ketua Fraksi NasDem.
Sementara Fraksi Gabungan Demokrat Pembangunan juga memberikan kritikan yang tidak kalah tajamnya, sebagai penutup rapat paripuna. (bub/nng)
