SURABAYA | duta.co – Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin, mengatakan, bahwa potensi kerawanan Pilkada serentak 2020 di masa Covid-19 cukup banyak. Diantaranya risiko kesehatan, pemanfaatan fasilitas pemerintah, politik uang, dan partisipasi masyarakat.
“Kami mengawasi dugaan bantuan sosial digunakan untuk Pilkada. Kondisi ekonomi yang sulit memiliki potensi maraknya politik uang (money politics),” kata Amin saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (2/7/2020).
Bawaslu Jatim, lanjut Amin, sejauh ini telah menyiapkan 4 aspek. Yakni hukum, kelembagaan, personil, dan anggaran. “Jajaran kami sudah aktif lagi, masalah anggaran tentu sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” ungkap Amin.
Ditambahkan, Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan di 16 Kabupaten dan 3 Kota di Jatim. Ada sejumlah petahana yang berpotensi maju kembai di Pilkada tahun 2020. Rinciannya, 4 bupati dan 11 Wakil kepala daerah.
“Oleh karena itu, Bawaslu mengantisipasi politisasi bansos dan penggunaan fasilitas pemerintah oleh para petahana. Kami menemukan 6 daerah terdapat dugaan pelanggaran politisasi bansos,” ungkap pria asal Madura ini.
Selain politisasi bansos, pihaknya juga menyoroti netralitas ASN dalam Pilkada. Menurut Amin, pelanggaran netralitas tersebar di 13 daerah. Diantaranya, 16 ASN melakukan dugaan pelanggaran, 9 ASN sudah diberi sanksi, dan 1 ASN tidak diberikan sanksi karena tidak terbukti melanggar.
Dalam tahapan Pilkada yang sedang berjalan, Amin melaporkan akan mengawasi dengan mendahulukan pencegahan, meningkatkan pengawasan partisipatif, pengembangan teknologi dan penindakan pelanggaran.
“Kami akan terus mengawasi jalannya Pilkada sesuai dengan peraturan yang ada dengan metode mencegah, mengawasi dan menindak,” imbuhnya.
1.660 SKPP Dinyatakan Lulus oleh Bawaslu Jatim
Masih di tempat yang sama, anggota Bawaslu Jatim lainnya, Nur Elya Anggraini, menambahkan, bahwa Bawaslu Jatim juga baru saja menggelar Sekolah Kader Partisipasi Pemilih (SKPP). Hasilnya, 1.660 peserta dari seluruh Jawa Timur dinyatakan lulus dalam SKPP Daring Bawaslu.
Kepala Sekolah SKKP Daring Bawaslu Jatim ini menjelaskan, proses SKPP tersebut berlangsung cukup panjang. “Seleksinya cukup ketat. Dari 2.701 pendaftar, hanya sebanyak 1.660 peserta yang dinyatakan lulus,” kata Ely.
SKKP daring melalui tahap Pembelajaran Audio Visual, Webkusi, dan Ujian Daring. Dari jumlah lulusan tersebut, sebanyak 779 peserta lulus dengan memuaskan, lalu 451 lulus dengan sangat baik, dan 430 peserta lulus dengan baik.
Dijelaskan Ely, terdapat 1.309 peserta yang mengikuti ujian daring dari 1.714 sebelumnya yang mengikuti Webkusi. “Peserta yang lulus memuaskan, nilainya di atas 500 poin,” terangnya lagi.
Ia berharap, alumni SKPP daring ini dapat berperan aktif dalam Pilkada tahun 2020. “Kami akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pilkada tahun ini. Selamat mengaktualisasikan ilmu yang dimiliki selama berproses secara daring,” pungkas Ely. (ud)
