Surabaya|duta-co- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menggelar Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Semanding Tuban, Rabu (30/3). Salah satu bahasan dalam Forum Musyawarah Alim Ulama akan membahas soal kriteria sosok pemimpin terbaik untuk acuan pilihan bersama warga NU di 2024. Yakni, ajang pesta demokrasi pemilihan presiden, pemilihan wakil rakyat di DPR RI dan DPRD serta DPD RI.
“Para kiai pesantren mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara, dalam koridor politik kebangsaan. Nah, meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024 tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat,” tutur KH Abdul Matin Jawahir, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, dalam keterangannya Senin (28/3)
Dalam Forum Musyawarah Alim Ulama tersebut, dijadwalkan hadir para ulama dan kiai pesantren, juga para tokoh Forkopimda, seperti Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya. Rais Syuriah PWNU Jatim KH M Anwar Manshur dan Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar, tentu saja hadir bersama jajaran pengurus diikuti utusan badan otonom (Banom), seperti Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), Sarbumusi, Pagar Nusa, dan lembaga-lembaga di lingkungan PWNU Jawa Timur.
Pemilu dan Sikap PWNU Jatim
Terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia, Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abd Salam Shohib menegaskan, NU sebagai organisasi masyarakat yang berpengaruh dan didengar di peta politik harus memiliki sikap jelas tentang wacana penundaan Pemilu 2024.
’’NU bertanggung jawab untuk bangsa dengan turut menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya. Sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas,” kata Gus Salam, panggilan akrab Pengasuh Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang.
PWNU Jatim telah memberikan rekomendasi agar Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal. Demokrasi harus kita jaga bersama, maka tentu PWNU Jatim dengan tegas dan jelas menolak Pemilu ditunda karena melanggar konstitusi.
Sejauh ini, ada isu-isu yang dibuat sedemikian rupa dan skema yang luar biasa dengan target penundaan Pemilu 2024. Bagi PWNU Jatim, hal itu dapat memunculkan kesan buruk lantaran telah mengingkari kesepakatan bersama.
Selain itu, PWNU Jatim khawatir Presiden Jokowi akan dikenal sebagai pemimpin yang oportunis karena ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara apapun. Termasuk dengan penundaan pemilu.
Dalam konteks sekarang, para ulama dan kiai pesantren bersama PWNU Jawa Timur melakukan pembahasan tuntas, disertai dengan Rapat Pleno yang akan membahas Program kerja PWNU Jawa Timur periode 2018-2023.
Ketua Panitia Rapat Pleno PWNU Jatim, H Nasruddin yang juga salah pimpinan Pesantren Bahrul Huda Tuban, menjelaskan, Rapat Pleno PWNU Jatim dan Forum Musyarah Alim Ulama, adalah bagian dari blue print rencana strategis (Renstra) (strategic planning) yang telah dirumuskan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama hingga tahun 2030.
“Keberadaan program kerja diharapkan dapat menjadi semacam “GBHN” PWNU Jawa Timur dalam menjalankan berbagai aktivitas organisasi yang bermuara kepada visi dan misi yang telah dicanangkan NU secara jangka panjang,” tutur Nasruddin, yang juga Wakil Bendahara PWNU Jawa Timur. (mha)
