KEDIRILAGI : Melinda Roadbike Team, klub pesepeda Kediri merasakan arogansi Satpol PP Pemkab Kediri (Nanang Priyo/duta.co)

KEDIRI|duta – Bersepeda adalah olahraga telah merakyat, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengajak berolahraga dan memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga. Pun tidak terkecuali adanya larangan masuk kawasan wisata, belum lagi dibebani harus membayar tiket masuk. “Satpol PP sudah kebangeten, kami segera agendakan panggil mereka di gedung dewan,” tegas Ketua DPRD Dodi Purwanto saat dikonfirmasi Minggu (26/1).

Viralnya video rombongan pesepeda dari Surabaya dan Gresik dilarang untuk berfoto di Kawasan Monumen Simpang Lima Gumul (SLG), bagi Dodi Purwanto merupakan bentuk nyata arogansi dari pasukan milik Pemerintah Kabupaten Kediri. “Beri saja waktu 5 atau 10 menit, untuk foto. Jika perlu diberi buku kunjungan, didata siapa koordinatornya. Jangan main bentak malah menunjuk-nunjuk segala. Mereka adalah tamu – tamu kita yang bagian dari mempromosikan wisata di Kabupaten Kediri,” ucap anggota legeslatif dari Fraksi PDI Perjuangan.

Atas kasus pengusiran ini, sejumlah komunitas pesepeda akhirnya angkat bicara. Supayogi, Ketua Komunitas Lowriders Indonesia, mengaku juga menjadi korban pengusiran. Padahal kedatangan mereka bersama perwakilan pesepeda dari tanah air, hanya untuk mengambil foto. “Saat ijin sudah dilarang, kami nekat berfoto malah diusir, padahal di luar pembatas rantai,” jelas Yogi, sapaan akrabnya.

Dia pun tidak putus, Minggu berikutnya kembali datang dengan jumlah riders yang lebih banyak. Dia hanya bisa melihat dari jauh saat sejumlah motor gede dan komunitas jeeps bisa masuk ke dalam area dan foto bersama. “Alasan petugas disana sudah ijin sebelumnya, terus saya minta diantarkan kepada siapa yang berhak menggeluarkan ijin, kemudian mau diketemukan dengan kepala Satpol PP, saya jawab kenapa tidak saya dipertemukan dengan bupati sekalian,” ungkapnya.

Choiri, salah satu riders MTB yang telah menjelajah di sejumlah daerah di Indonesia, juga tidak habis pikir atas aturan yang diterapkan pemerintah kabupaten. “Pilihannya harus membayar atau kita diusir. Terus tugas Satpol PP ini sebenarnya apa cuma menjaga saja? Apakah tidak dibekali pelatihan soal melayani dan ketrampilan lainnya. Lihat di kota besar lainnya, seperti di Kota Kediri, malah dibuat jalur khusus pesepeda,” terangnya. (nng)

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry