SURABAYA | duta.co – M Aminudin, peneliti senior Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) mengatakan, bahwa, koalisi PKB-Gerindra kemungkinan besar akan berantakan alias ambrol. Penyebabnya, Amis, demikian ia memanggil Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, banyak terlilit kasus hukum, termasuk ‘Kardus Durian’.
“Saya melihat Partai Gerindra gentar dengan banyaknya kasus yang mengarah ke Amis (Abdul Muhaimin Iskandar red.) di KPK. Selain itu, penolakan begitu besar dari lingkungan NU pada Amis. Ini membuat Gerindra keder,” demikian Aminudin, yang juga Pengurus Pusat Alumni UNAIR Surabaya kepada duta.co, Kamis (24/11/220.
Menurut Aminudin, daya jual Amis benar-benar ambrol. “Saya dengar, sebelum minta berkoalisi dengan Prabowo, Amis juga minta ke partai lain, seperti PKS. Tapi tidak berhasil. Ini memperkuat pernyataan Dr Rizal Ramli (Dr RR), bahwa, selama ini dugaan kasus korupsi Amis di KPK menjadi masalah serius atau sandera bagi penguasa agar ia tidak main-main dan tidak berpaling dari kekuasaan,” tegasnya.
Seluruh Parpol, katanya, paham dengan kondisi ini. Dan, mereka sadar dengan risiko kalau sampai menampung dia. “Ya, istilahnya begitu deklarasi bareng, misalnya Prabowo-AMIS, maka, gelombang massa besar santri dan mahasiswa NU pasti menyerbu KPK. Menuntut menuntut segera tangkap dia. Ini bisa berlangsung tiada henti,” tegasnya.
Tetapi, bukan Cak Imin kalau menyerah. Kini, ia melempar ancaman akan membentuk “komposisi” baru, siap hengkang dari Gerindra, jika Prabowo koalisi dengan Ganjar Pranowo. “Saya bikin komposisi lain (jika Prabowo-Ganjar berduet),” ucapnya ditemui wartawan di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (21/11/2022).
Ini, menurut Aminudin justru menjadi senjata makan tuan. Apalagi kalau penyebab munculnya ancaman itu lantaran isu penjodohan Prabowo-Ganjar pada Pilpres 2024. Imin pun sempat mengancam Gerindra jika benar duet tersebut. “Saya yakin tidak akan manjur ancaman itu,” katanya.
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi memprediksi, kecil kemungkinan PKB berani hengkang dari Gerindra. Alasannya, Parpol itu saat ini tengah berhitung tentang skandal “kardus durian” yang tengah diusut KPK. “Nilai jual Cak Imin tengah ambrol sehubungan dengan semakin menguatnya komitmen KPK yang akan membuka kasus ‘kardus durian’ yang konon melibatkan Cak Imin,” ujar Ari kepada kompas.com, Kamis (24/11/2022).
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, sebelumnya, memang mengungkapkan bahwa ekspose atau gelar perkara skandal kardus durian yang dilakukan forum pimpinan KPK sudah sangat objektif dan transparan. Meski demikian, hingga kini belum dapat mengambil keputusan paling mutakhir mengingat adanya kemungkinan informasi baru dari penyidik dan jaksa yang sebelumnya mengusut serta menyidangkan kasus itu.
Nah, menurut Ari, ancaman Imin yang diberikan kepada Gerindra merupakan langkah Wakil Ketua DPR itu agar dirinya dipilih Prabowo sebagai cawapres hanyalah manuver. “Saya melihat isu tersebut sengaja ia mainkan untuk menekan Prabowo dan Gerindra agar segera mendeklarasikan pasangan Prabowo-Muhaimin, dengan meminjam nama Ganjar,” paparnya.
Jadi? Apes betul nasib politik Cak Imin. Seperti kita baca, skandal kardus durian dalam proyek program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) ini, diduga menyeret mantan Menakertrans Muhaimin Iskandar. Ini disebut menjadi salah satu penyebab bakal bubarnya koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra.
Direktur Political Public and Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, bisa jadi dugaan kasus ‘kardus durian’ yang diduga menjerat Cak Imin sehingga Gerindra berpaling dari PKB. Karena kasus hukum itu yang bisa menjegal Prabowo jika keduanya berpasangan pada Pilpres 2024.
KPK sendiri menyebut telah melakukan gelar perkara atau ekspose skandal “kardus durian” dalam proyek program PPIDT yang diduga menyeret mantan Menakertrans Muhaimin Iskandar. “Kasus ‘durian’ ini saya belum mendengar akan ada gelar perkara (lagi) karena sebenarnya gelar perkara sudah dilakukan,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Kendati demikian, ia belum dapat menginformasikan lebih detil soal penanganan kasus itu karena masih dalam tahap penyelidikan. Selain itu, kata Karyoto, KPK saat ini juga masih mengumpulkan informasi-informasi terbaru lantaran kasus tersebut terjadi pada 2011.
Kasus ini berawal dari tertangkap tangannya tiga orang, yakni Sesditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmingrasi (P2KT) I Nyoman Suisanaya, Kabag Perencanaan dan Evaluasi Kemenakertrans Dadong Irbarelawan, dan Dharnawati dari PT Alam Jaya Papua yang diduga melakukan penyuapan.
Penangkapan dilakukan di tempat yang terpisah pada 25 Agustus 2011. Tim dari KPK juga sempat melakukan penggeledahan di Kemenakertrans dan membawa serta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1,5 miliar yang ditempatkan dalam “kardus durian”, yang diduga sebagai uang suap.
Penyuapan diduga dilatarbelakangi oleh upaya pencairan dana PPIDT di 19 kabupaten/kota di Papua yang rencananya dilaksanakan pada tahun 2011 ini. Total nilai anggaran untuk proyek tersebut Rp500 miliar dan berasal dari APBN-P tahun 2011.
Dari hasil penyidikan tiga tersangka oleh KPK, beberapa nama yang diduga terlibat “terdengar” satu per satu, dua diantaranya adalah staf Muhaimin Iskandar, yakni Fauzi selaku staf ahli dan Ali Mudhori selaku staf khusus, yang disebutkan memiliki ruang kantor berdekatan dengan Menakertrans saat itu Muhaimin Iskandar. (mky,harian terbit, kompas.com)
