“Ada beberapa hal yang layak dicermati, mengapa kesimpulan Pengurus KKM Madrasan Aliyah Negeri Wilayah Kerja Kediri begitu cepat, tidak ada penjelasan signifikan. Akhirnya yang kelihatan hanya karena takut atas protes publik.”
Oleh Dr. Moh. Mukhrojin, M.Si*
PENDIDIKAN di lingkungan madrasah kembali ramai diperbincangan. Ini karena lembar soal ujian yang memuat pertanyaan mengenai khilafah, Kali ini muncul di Penilaian Akhir Semester (PAS) Mata Pelajaran Fiqih untuk kelas XII Madrasah Aliyah se Wilayah Kerja Kediri Utara, meliputi Kab/Kota Kediri, dan Kab Nganjuk. Lembar Soal tersebut menjadi viral di masyarakat dan mendapat respon luas.
Diketahui, soal tersebut disusun oleh guru yang tergabung dalam Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Wilayah Kerja Kediri Utara. Bukan asal-asalan. KKM itu organisasi Kepala Madrasah yang dibentuk sebagai forum komunikasi untuk penguatan kepemimpinan madrasah dalam mengawal manajemen madrasah.
Ada Materi
Nah, setelah memantik protes masyarakat, Pengurus KKM Madrasan Aliyah Negeri Wilayah Kerja Kediri, mengadakan rapat dan memberi kesimpulan diantaranya: Menarik atau mengumpulkan naskah soal Mapel Fiqih kelas XII dan menyatakan naskah soal tersebut tidak berlaku dan akan mengadakan PAS ulang dan menyusun ulang naskah soal yang bermasalah tersebut.
Akibatnya, para siswa yang menjadi korban, karena harus mengulangi Penilaian Akhir Semester (PAS) karena kesalahan fatal dalam pembuatan Soal Ujian tersebut. Dari sini ada beberapa hal yang layak dicermati, mengapa kesimpulan Pengurus KKM Madrasan Aliyah Negeri Wilayah Kerja Kediri begitu cepat, tidak ada penjelasan yang signifikan. Akhirnya yang kelihatan hanya karena takut atas protes publik.
Sebenarnya hal tersebut tidak boleh terjadi jika Kompetensi Dasar (KD) yang dipakai merujuk pada Keputusan Menteri Agama (KMA) 183 Tahun 2019, karena ditengarai memang KMA 165 Tahun 2014 pada Mata Pelajaran Fiqih kelas XII ada materi bahasan tentang Khilafah. Lalu apa yang salah dari soal itu?
Memang, materi khilafah ini ditekankan pada aspek perkembangan kehidupan pemerintahan Islam pasca wafatnya Nabi dari Khulafaur Rasyidin hingga Turki Ustmani, namun bagi guru yang mungkin sumber bahan bacanya terbatas, bisa jadi memiliki keterbatasan bahan referensi terkait khalifah yang bersumber berbagai pendapat ulama, akibatnya hanya mengacu pada satu bahan ajar saja, tanpa membandingkan dengan yang lainya sehingga menjadi polemik dalam pembuatan soal.
Kuncinya Pemerintah Harus Cepat
Belum lagi kalau melihat fisik materi. Dari lembar soal itu, terlalu banyak pertanyaan yang berkaitan dengan khilafah, di samping itu isi materi, baik dari soal maupun jawaban yang tersedia kurang mencermati substansi pelajaran itu sendiri. Dari sini publik langsung menghukumi sebagai adonan radikalisme.
Di sisi lain, buku ajar yang mengacu pada KMA 185 Tahun 2019 belum selesai diterbitkan dan rencana akan diedarkan Tahun Pelajaran 2020/2021, sehingga dengan adanya insiden ini diharapkan pemerintah segera mempercepat proses penerbitannya, sehingga segera bisa dipahami Siswa Siswi Madrasah Aliyah Se Indonesia terwujud Islam Rahmatal Lil Alamin yang relevan dengan Budaya Bangsa Indonesia. Karena inilah tujuan buku tersebut dibuat.
Jadi? Viralnya Lembar Soal Ujian Tentang Khilafah dan membuat geramnya mayoritas masyarakat Indonesia, harus menjadi tantangan tersendiri bagi Kemenag bahwa masyarakat sudah dewasa dalam beragama, menginginkan perdamaian dan harmoni dalam beragama sebagai bentuk implementasi Islam Rahmatal Lil Alamin.
Untuk itu pemerintah beserta seluruh pemerhati pendidikan lainya perlu melakukan pembinaan khusus tentang pemahaman guru guru PAI dan Penyuluh Keagamaan terkait Tema Khilafah secara umum tentang ajaran faham radikalisme yang akhir akhir ini marak dimasyarakat.
Sehingga dapat mewujudkan guru yang ramah, baik ramah dalam pemikiran yang berarti tidak radikal dan ekstrem, maupun ramah dalam berucap serta ramah dalam berperilaku sebagaimana Ajaran Budi Pekerti dari Nabi Besar Muhammad SAW. (*)
*Dr. Moh. Mukhrojin, M.Si adalah Penyuluh Agama Isam Kemenag Kota Surabaya, Pengasuh Pondok Pesantren di Surabaya.
