GRESIK | duta.co – Serbuan industry ke Gresik cukup mengkhawatirkan. Sebab, masuknya industri itu mengikis lahan-lahan produktif yang berada di kawasan perkotaan. Bahkan, sudah menyerbu ke kawasan pinggiran.
“Berapa ratus hektar lahan pertanian dan perikanan di Kecamatan Manyar, Cerme, dan Kecamatan Duduksampeyan yang berubah fungsi. Semula lahan-lahan di tiga kecamatan itu lahan produktif, tetapi kini menjadi industry,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik, H Abdul Qodir dalam Halaqoh Pertanahan dan Pertanian dengan tema Kedaulatan Petani untuk Kejayaan Negeri kerjasama Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor dan Fatayat NU Kabupaten Gresik dalam rangka Harlah Ansor ke-83 dan Harlah Fatayat ke-67 yang digelar di Pendopo Kecamatan Balongpanggang, kemarin.
Sejak 2015 lalu, kata Abdul Qodir, sudah digedok Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang menjamin perlindungan lahan produktif di Gresik. Yaitu, ada sekitar 42 ribu hektar. Dan, kondisi lahan di Gresik masih surplus sebanyak 36 ribu hektar lebih. Hanya saja, datanya masih amburadul dan belum ada regulasi dari pemerintah dalam bentuk insentif atau kebijakan lain bagi pemilik lahan ketika hendak menjual.
Sedangkan Dr Muhammad Anas dari Universitas Brawijaya yang hadir sebagai narasumber meminta untuk secepatnya dibuat peraturan yang mengatur tentang penataan kawasan yang detailnya tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK).
“Sehingga, ketersediaan lahan produktif berkelanjutan dapat dilakukan,” tukasnya.
Dalam Halaqoh Pertanahan dan Pertanian itu, ada 7 rekomendasi yakni meminta tidak ada lagi sengketa lahan pertanian yang digunakan untuk industry dan perumahan; tidak terjadi kelangkaan pupuk karena permainan tengkulak, pemodal dan intervensi politik; mendesak pemkab mempermudah akses program pertanian secara aktif. Kemudian, mendesak tanggungjawab pemkab atas harga hasil pertanian yang dipermainkan tengkulak maupun pemodal; mempercepat penetapan lahan pertanian berkelanjutan; segera menuntaskan RDTRK untuk menjamin kelangsung bagi hidup petani dan terakhir agar pemkab memutus dan mengeliminir tengkulak dan pemodal di Gresik.
Terpisah, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Gresik Agus Junaidi Hamzah menegaskan, rekomendasi tersebut merupakan kesimpulan dari diskusi yang berkembangan akan diserahkan kepada Pemkab Gresik untuk selanjutnya mendapat respon.
“Diakui atau tidak bahwa industrialisasi Kabupaten Gresik cukup mengancam para petani. Karena itu, secepatnya harus dicarikan rumusan, sehingga industrialisasi juga tidak membunuh para petani. Tetapi berdampingan saling menguntungkan,” pungkasnya. pii
