JAKARTA | duta.co – Kapoksi PKB Komisi VI DPR-RI, Ir. HM. Nasim Khan angkat bicara terkait banyaknya para petani di Jatim yang mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi di Jawa Timur. Padahal ketersediaan pupuk sangat dibutuhkan petani di saat musim tanam seperti sekarang.
Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Jatim III Banyuwangi-Situbondo-Bondowoso menjelaskan, temuan kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut muncul di beberapa daerah khususnya Wilayah Jawa Timur.
”Saya melihat dan memonitor terkait kelangkaan Pupuk Bersubdi ini terjadi di wilayah Jawa Timur, sudah mahal barangnya pupuknya juga susah dicari di lapangan. Hal ini terjadi, merata di hampir seluruh daerah Jawa Timur,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan, melalui sambungan WhatsApp, Kamis (10/2/2022).
Di lapangan, kata Nasim Khan, ternyata dijumpai ada permainan. Hal Ini sangat disayangkan sekali. “Contoh hasil ungkap Polres Tuban yang berhasil mengamankan 9 ton pupuk subsidi asal Pamekasan Madura yang akan dijual ke Tuban, ini merupakan salah satu bukti adanya permainan yang luar biasa oleh oknum-oknum terkait. Beruntung bisa diungkap oleh Polres Tuban,” beber Nasim Khan.
Selain itu, sambung Nasim Khan, ramainya pemberitaan adanya dugaan penyelundupan Pupuk Subsidi dari Kabupaten Banyuwangi untuk di bawa ke luar Kota. “Hal ini terjadi di Dapil pemilihan saya. Persoalan ini, harus menjadi perhatian serius bagi pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian Pertanian Dinas Pertanian Propinsi maupun Dinas Pertanian kabupaten/kota,” ungkap Nasim Khan.
Temuan ungkap kasus pupuk subsidi tersebut, kata Nasim Khan, merupakan bentuk penghianatan yang dilakukan oknum-oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi. “Manajemen-manajemen seperti ini harus dibersihkan dari pemangku kebijakan distribusi pupuk bersubsidi,” beber Nasim Khan.
Agar tidak terjadi lagi penyelewengan penjualan pupuk subsidi tersebut, imbuh Nasim Khan, seharusnya pemerintah maupun pihak yang berkompenten dalam manajemen penjualan pupuk bersubsidi, mau melibatkan masyarakat untuk melakukan pemantauan. “Tujuannya supaya program pupuk bersubsidi untuk masyarakat benar-benar tepat sasaran,” kata Nasim.
Tak hanya itu yang disampaikan Nasim Khan, namun dia juga memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri serta pihak Kejaksaan atas pengungkapan kasus pupuk subsidi di Tuban. “Saya meminta kepada semua aparat penegak hukum di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi untuk lebih intens melakukan pemantauan terhadap penyaluran atau pendistribusian pupuk subsidi agar benar benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat petani,” harap Nasim Khan.
Nasim Khan juga mengatakan, bagi petani yang belum terdaftar di e-RDKK, maka tidak bisa membeli pupuk bersubsidi tersebut. “Saya berharap Pemerintah Daerah melalui dinas terkait agar kembali mendata petani yang belum terdaftar di e-RDKK. Harapannya e-RDKK agar lebih falid dan detail,” pinta Nasim Khan.
Di sisi lain Nasim Khan juga meminta kepada PT Pupuk Indonesia sebagai Holding Company untuk melaksanakan penilaian kinerja terhadap distributor dan pengecer pupuk bersubsidi. Jika terjadi penyelewengan, maka PT Pupuk Indonesia harus memberikan sanksi kepada distributor ‘nakal’ sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya harapkan PT Pupuk Indonesia perlu meningkatkan kualitas kinerja alur distribusi pupuk bersubsidi dari lini pertama hingga lini empat. Dan perlu meningkatkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk mengawasi alur distribusi yang didukung oleh penegakan hukum,” pungkas politisi asal Kabupaten Situbondo. (her)
