SURABAYA | duta.co – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mulai menyosialisasikan keanggotaan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Ini dilakukan agar anggota Kadin dari seluruh Indonesia bisa terdata dengan baik dan ke depan tidak akan ada lagi Kadin palsu.
Hal itu diungkapkan Guido Kartasasmita (kanan) selaku Ketua Komite Tetap Keanggotaan Biasa dan Luar Biasa Bidang Organisasi Kadin Indonesia saat sosialisasi dengan Kadin dari kabupaten/kota di Jawa Timur di Graha Kadin Jatim, Kamis (3/11/2022).
“Ini kami lakukan sejak Munas (Musyawarah Nasional) Kadin Indonesia beberapa waktu lalu untuk meneliti kondisi Kadin di seluruh Indonesia hingga hari ini. Salah satunya dengan cara pendaftaran melalui OSS ini,” kata Guido.
Selain itu kata Guido, sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No 18/2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia, maka pengurus Kadin Indonesia memiliki tugas untuk membangun digital ekosistem dunia usaha.
Ini dilakukan untuk memastikan perekonomian di Indonesia berjalan dengan baik mulai dari atas hingga pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Salah satu caranya adalah dengan pembaruan sistem keanggotaan Kadin Indonesia yang nantinya terintegrasi dengan empat lembaga. Yakni Kementerian Investasi, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Pendukcapil, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam hal ini tentang akta perusahaan serta yang keempat adalah Direktorat Jenderal Pajak.
“Dengan integrasi sistem ini akan memudahkan dunia usaha, bisa melakukan penelitian usaha, melaksanakan program pemerintah terutama Kadin dalam menghadapi resesi 2023 mendatang,” tuturnya.
Dikatakan Guido, nantinya ketika ekosistem ini berjalan, maka UMKM bisa dikembangkan dan ekspor bisa bergerak bersama. “Semua harus bersinergi menjadi satu, dunia usaha, pemerintah dan semua pihak,” tukasnya.
Keanggotaan Kadin Jatim Melorot
Dikatakan Guido, sampai saat ini anggota Kadin di Jawa Timur yang terdata sebanyak 29 ribu. Namun yang aktif hanya 1.115 anggota. Melorotnya jumlah anggota ini kemungkinan besar karena dampak dari pandemi.
“Bisa jadi karena hal lain, kita akan mencari solusi tentang masalah ini. Hampir di seluruh Indonesia kondisinya seperti itu,” tukasnya.
Wakil Ketua Kadin Jatim Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Dedy Suhajadi mengatakan melorotnya keanggotaan Kadin Jatim itu tidak lain karena kondisi pandemi. Selain itu, kebijakan keanggotaan yang berubah tanpa adanya sosialisasi terlebih dulu.
“Akhirnya, anggota malas untuk memperbarui keanggotaannya. Terus digempur pandemi Covid-19, jadinya ya begitu,” jelasnya.
Dengan adanya kebijakan baru dengan OSS ini, Dedy berharap ke depan anggota Kadin Jatim bisa kembali ke angka 29 ribu bahkan harus bertambah lebih banyak. “Kita yakin akan bertambah lebih banyak karena jumlah UMKM di Jatim juga sudah bertambah banyak,” jelasnya. end
