SURABAYA | duta.co – Seminggu di Surabaya, belasan warga Banyuwangi yang meminta pencabutan izin tambang di Gunung Tumpang Pitu akhirnya ditemui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Pertemuan dilakukaan tertutup di Gedung Negara Grahadi, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (28/2/2020).
Sebelunya warga Banyuwangi ini telah melakukan aksi mogok makan sejak Senin (24/2/2020) hingga permintaannya bertemu Gubernur Jatim dikabulkan.
Pertemuan digelar sekitar pukul 14.45 WIB. Belasan warga Banyuwangi yang ikut dalam pertemuan ini didampingi Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wachid Habibullah dan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jatim Rere Christianto.
Dari pihak Pemprov selain Gubernur Khofifah, pertemuan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Jatim Heru Tjahjono, Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jatim, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, Jonathan Judianto, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim Budi Prijo Soeprajitno dan juga Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Gatot Sulistyo Hadi.
“Habis ambil gambar keluar ya. Pertemuan ini tertutup untuk media,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Agung Subagyo sembari meminta awak media keluar ruangan.
Sebelumnya, ratusan warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi berunjukrasa di depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (20/2/2020).
Aksi massa dilanjut pada Senin (24/2/2020), dengan melakukan aksi mogok makan di depan Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan. Ini merupakan aksi lanjutan Kayuh Sepeda dari Banyuwangi ke Surabaya. Mereka menuntut pencabutan perijinan pertambangan PT BSI dan PT DSI di Gunung Tumpang Pitu. zal
