BOJONEGORO | duta.co – Pekerjaan paket proyek milik Pemkab Bojonegoro, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 diminati rekanan lokal dan luar daerah.
Informasi yang diperoleh, Sabtu (31/08/2019) menyebutkan bahkan tak jarang luput dari aktivitas makelar proyek yang ingin mendapatkan paket proyek fisik atau infrasktruktur. Mulai dari sistem penunjukan langsung (PL). Termasuk lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Ahmad Gufron (48) salah satu rekanan lokal yang ditemui mengatakan pernah ditawari paket proyek oleh seseorang yang tidak dikenalnya. “Waktu itu sudah ada paket proyek yang dilelang. Saya dimintai sepuluh persen dari nilai proyek. Tapi saya tolak dan saya gak berminat yang,” katanya.
Dia mengaku kurang begitu paham kenapa paket proyek itu dapat ditawar tawarkan. Disinggung tentang seseorang yang menawarkan dari Pemkab Bojonegoro atau swasta, dia tidak mengingatnya. Namun dia tidak percaya atas tawaran paket lelang proyek tersebut. Dikarenakan diketahuinya, tiap paket proyek yang dilelang itu rekanan harus mengikuti tahapan di LPSE. Dilelang itu juga dioperatori oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa.
Menanggapi adanya aktifitas makelar proyek, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya Welly Firtama menegaskan pihaknya tidak akan bekerjasama maupun bersengkokol (konspirasi, red) dengan makelar.
“Jangan percaya, kalau ada yang mengaku seperti itu lebih baik kalau ingin bekerja dan mengikuti kegiatan pengadaan barang atau jasa konstruksi siapkan semua persyaratan dengan baik, benar dan lengkap sebagai bentuk ikhtiar dan Insya Allah akan memudahkan semua urusan,” katanya.
Bahkan dia tidak membenarkan adanya jatah proyek ke makelar. Dari penulusuran diperoleh keterangan dalam sepekan ini ada makelar proyek yang menawarkan tiga paket proyek di Kecamatan Kasiman. Proyek itu diketahui belum diaplaud di LPSE dan nilainya bervariasi.
Di antaranya untuk paket proyek pembangunan gedung serba guna sebesar Rp 800 juta, plesengan bronjong Rp 600 juta dan perbaikan jalan Rp 1,2 miliar. Satu paketnya ditawarkan 15 persen dari nilai total proyek dan harus dibayar didepan.
“Itu proyek masih usulan DPRD dan kok sudah ditawarkan. Jangan percaya,” tambah Willy Firtama. rno
