Wali Kota Madiun, H Maidi saat  menggelar jumpa pers di gedung GCIO, Kamis (4/6/2020).

MADIUN | duta.co – Walikota Madiun, H Maidi mengakui sebanyak 700 warga masyarakat Kota Madiun terdampak covid-19 belum menerima bantuan dari Pemerintah. Baik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) pusat maupun provinsi. Kemudian juga belum menerima sembako provinsi, BPNT daerah serta sembako daerah.

“Data penerima bantuan sebanyak 700 warga yang belum tercover tadi, akan kita masukkan ke penerima bantuan BST atau bantuan lainnya. Jika dirasa kurang anggarannya, Pemkot Madiun akan mengeluarkan anggaran APBD Kota Madiun. Nggak masalah kalau kurang ya kita tambah,” kata walikota usai menggelar press rilis di gedung GCIO, Kamis (4/6/2020).

H Maidi memastikan, jika sebanyak 1000 warga masyarakat Kota Madiun yang tercatat sebagai penerima bantuan, baik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) pusat maupun provinsi. Kemudian penerima sembako provinsi, BPNT daerah serta sembako daerah, hingga saat ini enggan menerima bantuan tersebut.

“Dari data yang sebenarnya dapat, tapi dia nggak mau menerima, kemudian yang sebenarnya dapat tapi belum terdaftar maka saya alihkan ke situ,“ pungkasnya.

Ayo jaga jarak. Dalam kondisi apa pun kita harus biasakan diri jaga jarak.

Disinggung terkait anggaran untuk penanganan covid-19 ini, orang nomor satu di Kota Madiun menjelaskan, jika Pemkot Madiun sudah menyiapkan anggaran untuk penanganan terdampak covid-19 sebesar Rp 190 miliar.

“Untuk anggaran bantuan covid-19 ini, pemkot Madiun sudah menyiapkan sampai bulan Desember mendatang. Kita nunggu perintah pusat seperti apa nantinya, kita lihat perkembangan selanjutnya,” kata H Maidi.

Selain itu, Maidi juga menyatakan, masih adanya warga yang belum menerima bantuan bukan karena unsur kesengajaan, melainkan pendataan yang kurang cermat. Karenanya pemkot berinisiatif menempel stiker di masing-masing rumah penerima agar bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih.

Jika stiker tersebut dilepas, konsekuensinya bantuan berikutnya tidak akan diberikan. Rencananya warga yang belum menerima bantuan sama sekali akan dicover melalui BST pusat sebesar Rp600 ribu per orang.

Adapun di Kota Madiun ada delapan item bansos penanganan covid-19. Yakni BPNT untuk 4.298 orang. BPNT perluasan ada 2.761 penerima. PKH ada 2.726 penerima. BST pusat ada 10.960 penerima. Kemudian BPNT Daerah ada 3.638 penerima, Bantuan Sembako Covid-19 Kota Madiun ada 7.478 penerima. Selanjutnya Program BPNT Provinsi Jatim (Suplemen) ada 6.888 penerima dan Program Sembako Provinsi Jatim ada 5.000 penerima. (bow)