3 di Jatim, Kemenag Terbitkan Izin 17 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Baru

24 April 2020

164

JAKARTA | duta.co — Izin sejumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) swasta telah terbit. Hal itu ditandai keluarnya Keputusan Menteri Agama RI tentang Pendirian PTKI Swasta. Total ada 17 PTKI, terdiri dari tiga Institut dan 14 Sekolah Tinggi.

Di tengah pandemi Covid-19 penyerahan KMA tersebut dilakukan secara online oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Arskal Salim. Ikut juga dalam pertemuan dalam jaringan (daring) tersebut, Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama M. Adib Abdushomad, Pimpinan Kopertais, Para Kasi dan pimpinan lembaga penerima KMA.

“Penyerahan KMA ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama kepada bapak/ibu pimpinan lembaga yang mengajukan proposal permohonan pendirian PTKIS baru. Bapak/Ibu sekalian diberi amanah untuk ikut serta melakukan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia,” ujar Arskal Salim di Jakarta, Rabu (22/04).

Arskal meminta para pimpinan PTKIS turut serta berpartisipasi membantu program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat undang-undang dasar.

“Sebagai langkah nyata bagi penyelenggara pendidikan tinggi yang harus diperhatikan adalah kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga akreditasi BAN PT baik akreditasi program studi maupun Institusinya,” pinta Arskal.

“Dalam suasana pandemi covid-19 ini semoga PTKIS bisa bertahan menghadapi tantangan ini yang akan berdampak kepada ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran ke perguruan tinggi,” tambahnya.

Kasudit Kelembagaan dan Kerjasama Adib Abdushomad menyampaikan bahwa meski dalam kondisi pandemi Covid-19, namun layanan harus tetap berjalan. Karenanya, penyerahan KMA yang biasanya secara langsung saat ini disampaikan secara online.

“PTKIS yang hari ini mendapatkan KMA pendirian telah melalui proses yang terbuka dan transparan mulai sejak pengajuan proposal, desk evaluasi, visitasi dan validasi dari BAN PT serta dalam prosesnya juga melibatkan berbagai pihak lintas direktorat termasuk Biro HKLN Kemenag RI. Semoga ini tidak mengurangi hikmad kita dalam proses penyerahan KMA,” papar Adib.

Adib menambahkan, KMA yang sudah terbit baru yang terkait Institusi. Selanjutnya, akan ada KMA tentang program studi untuk masing masing lembaga yang masih proses melalui Subdit Akademik. Namun demikian, sosialisasi lembaga dengan dasar SK ini sudah diperbolehkan.

“KMA Institusi ini nanti akan kami kirimkan dalam bentuk file PDF ke masing-masing lembaga,” jelas Kasi Pembinaan Kelembagaan PTKIS Rafiq.